6 Tahun Mangkrak, Eksekusi Silfester Matutina Jadi Cermin Tumpulnya Penegakan Hukum

JAKARTA — Lebih dari enam tahun pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara terhadap Silfester Matutina, eksekusihukum terhadap loyalis Jokowi itu belum juga terlaksana.

Kasus yang menjerat Silfester atas pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) kini kembali menuai sorotan tajam publik.

Baca Juga:

• Dua Oknum Polisi Lalu Lintas di Medan Terjaring OTT, Polda Sumut Masih Dalami Kasus

Vonis terhadap Silfester yang juga dikenal sebagai mantan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran itu diputus MA sejak Mei 2019, namun hingga pertengahan September 2025, proses eksekusinya masih jalan di tempat.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai komitmen dan integritas aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung.

Meski Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya menyatakan akan menggunakan "tangan besi" dalam menegakkan hukum, kenyataannya justru sebaliknya.

Kejaksaan Agung melempar tanggung jawab ke Kejari Jakarta Selatan, yang disebut sebagai pihak berwenang mengeksekusi putusan.

"Sudah, kami sudah minta (eksekusi ke Kejari Jaksel)," kata Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).

"Kita sedang cari terus," tambahnya tanpa memberi kepastian.

Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Jan Samuel Maringka, menyebut ketidakmampuan mengeksekusiSilfester sebagai ironi dalam sejarah penegakan hukum.

Baca Juga:

• Eksepsi Ditolak, 4 Debt Collector Perampas Mobil di Medan Segera Diadili

Ia menilai, keberadaan Silfester sangat mungkin dilacak dengan alat canggih yang dimiliki Kejaksaan.

"Saya inisiator program Tangkap Buronan (Tabur) untuk seluruh Kejati. Jadi sangat tidak masuk akal bila Kejaksaan kesulitan eksekusiSilfester," tegas Jan.

Ia juga menyinggung bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Silfester, yang artinya tak ada lagi alasan hukum untuk menunda eksekusi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa proses eksekusi sudah menjadi domain Kejari Jakarta Selatan.

Namun saat ditanya lebih lanjut, ia meminta agar awak media langsung menanyakan ke Kejari.

Ironisnya, Anang sendiri adalah Kepala Kejari Jaksel pada tahun 2019, saat vonis terhadap Silfester dijatuhkan.

"Saat itu kita sudah keluarkan surat perintah eksekusi. Tapi yang bersangkutan sempat hilang," ujar Anang pada pertengahan Agustus lalu, seraya menyebut pandemi Covid-19 sebagai faktor penghambat.

Publik menilai alasan tersebut mengada-ada, mengingat selama pandemi, Kejaksaan tetap aktif menangkap buronan kelas kakap, termasuk pelaku korupsi BLBI.

Baca Juga:

• KPU Deli Serdang Dilaporkan ke Polda Sumut atas Dugaan Manipulasi Dana Kampanye Rp2,3 Miliar

Komisi Kejaksaan (Komjak) mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Kejari Jakarta Selatan soal kendala eksekusi.

Namun, Komisioner Komjak Nurokhman menolak menyampaikan isi penjelasan itu ke publik.

"Itu strategi kejaksaan. Sudah disampaikan ke kami, tapi tidak untuk publik," katanya.

Kian lamanya proses eksekusi ini membuat publik curiga ada upaya perlindungan terhadap Silfester Matutina.

Terlebih lagi, Silfester dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan dan tokoh-tokoh politik nasional.

Kritik juga diarahkan pada Kejari Jaksel, yang hingga kini tak memberikan pernyataan resmi mengenai mandeknya eksekusi.

Beberapa pejabat Kejari enggan menjawab telepon atau membalas pesan dari wartawan.

Berikut kronologi penting yang memperjelas lambannya penanganan:

Baca Juga:

• Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta Gaungkan Empat Pilar Kebangsaan di Peringatan Maulid Nabi

- 20 Mei 2019: MA menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Silfester.

- 30 Juli 2025: Isu eksekusi mencuat usai desakan dari Roy Suryo dan TPUA.

- 4-6 Agustus 2025: Kejagung menyatakan telah memanggil Silfester, namun eksekusi tak kunjung dilakukan.

- 5 Agustus 2025: Silfester ajukan PK meski menyatakan telah berdamai dengan JK.

- 13-14 Agustus 2025: Diketahui bahwa Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna adalah Kajari Jaksel saat eksekusi seharusnya dilakukan.

- Sampai 17 September 2025: Tak ada kejelasan eksekusi. Kejari Jaksel bungkam.

Kasus Silfester Matutina kini menjadi cermin buram wajah penegakan hukum di Indonesia.

Tak hanya menyangkut ketidakpastian hukum, tetapi juga mempertaruhkan kredibilitas institusi kejaksaan di mata publik.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Gelar Penerangan Hukum untuk Cegah Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Jika seorang terpidana dengan putusan inkrah saja tidak bisa segera dieksekusi, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa hukum berlaku adil bagi semua?*

(tm/a008)

Dua Oknum Polisi Lalu Lintas di Medan Terjaring OTT, Polda Sumut Masih Dalami Kasus

Eksepsi Ditolak, 4 Debt Collector Perampas Mobil di Medan Segera Diadili

KPU Deli Serdang Dilaporkan ke Polda Sumut atas Dugaan Manipulasi Dana Kampanye Rp2,3 Miliar

Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta Gaungkan Empat Pilar Kebangsaan di Peringatan Maulid Nabi

Kejati Sumut Gelar Penerangan Hukum untuk Cegah Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri Terima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Prabowo