Roy Suryo Datangi Kemendikdasmen, Tuntut Klarifikasi Dugaan Ijazah Wapres Gibran

JAKARTA — Ahli telematika Roy Suryo mendatangi Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut hanya setara SMA.

Kedatangan Roy pada Selasa pagi (23/9) diharapkan dapat membuka klarifikasi terkait legalitas surat keterangan ijazah yang tengah menjadi polemik.

Roy tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dengan membawa Surat Pernyataan terkait penyetaraan ijazah Wapres Gibran.

Baca Juga:

• Jokowi Tegaskan Semua Relawan Diminta Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

Ia berharap dapat bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan, Prof. Abdul Mu'ti, guna meminta kejelasan dan ketegasan mengenai status dokumen tersebut.

"Kami hari ini meminta ketegasan dari Kementerian Pendidikan di bawah Prof. Abdul Mu'ti untuk kemudian dipastikan apakah surat keterangan ini sah atau tidak. Kalau tidak sah, ya gugur (Gibran) sebagai Wapres," ujar Roy Suryo saat ditemui di Gedung Kemendikdasmen.

Roy menegaskan, Kemendikdasmen harus memastikan legalitas surat keterangan tersebut.

Menurutnya, dokumen yang dikeluarkan bukan surat keputusan melainkan surat keterangan, yang tidak memiliki kekuatan hukum.

"Surat ini tidak sah secara hukum dan struktur pendidikan. Karena bunyinya seharusnya bukan surat keterangan, tapi surat keputusan. Surat keterangan ini gak bisa dipakai apa-apa, maka yang bersangkutan itu cacat secara syarat untuk menjadi wakil presiden," tegasnya.

Selain itu, Roy membawa bukti riwayat pendidikan Gibran yang dianggap janggal.

Ia mengungkapkan adanya loncatan jenjang pendidikan yang tidak sesuai prosedur, dimana Gibran diduga langsung meloncat dari setara SMP ke setara S1 tanpa melalui jenjang SMA yang sah.

"Ini kebalik-balik, urutannya ini salah, padahal ini diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Dan ini kalau Anda akses, masih ada," jelas Roy.

Roy berharap pertemuan hari ini minimal dapat diterima oleh Wakil Menteri atau Dirjen di Kemendikdasmen, mengingat upaya sebelumnya hanya diterima oleh pihak humas.

"Kami ingin minta klarifikasi yang tegas, karena kejelasan ijazah ini sangat penting terkait syarat legalitas seorang wakil presiden sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku," pungkas Roy.

Kasus ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, seiring dengan proses sidang gugatan perdata terkait ijazah Gibran yang memasuki tahap mediasi dengan hakim mediator Sunoto.*

(in/a008)

Jokowi Tegaskan Semua Relawan Diminta Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

Ditekan Publik dan DPR, KPU Batalkan Keputusan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres

Anggota DPR RI Deddy Sitorus Tolak Keputusan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: “Tak Bisa Beli Kucing Dalam Karung”

KPU Blokir Akses Publik ke Ijazah dan 15 Dokumen Calon Presiden dan Wakil Presiden!

Wagub Babel Jalani Pemeriksaan Dugaan Ijazah Palsu, Pengacara Sebut Ada Unsur Politis

KPU Bantah Lindungi Jokowi-Gibran, Aturan Kerahasiaan Ijazah Capres-Cawapres Berlaku Umum