Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
SEMARANG -Kasus penembakan yang menewaskan seorang pelajar SMKN 4 Semarang terus mendapat perhatian publik. Pada Jumat, 29 November 2024, tiga lembaga pengawas negara, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengunjungi Markas Polda Jawa Tengah untuk melakukan klarifikasi dan monitoring terkait kasus tersebut.
Kompolnas dan KPAI mendatangi Polda Jateng setelah sebelumnya Komnas HAM lebih dulu hadir pada siang hari. Kunjungan ini dimulai pada pukul 16.00 WIB oleh Kompolnas, dilanjutkan oleh KPAI pada pukul 17.00 WIB. Dalam kunjungan tersebut, ketiga lembaga bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian mengenai kronologi kejadian dan penanganan kasus yang menyorot perhatian banyak pihak ini. Mereka juga mendengarkan langsung kesaksian para pelaku tawuran yang terjadi pada Minggu, 24 November 2024, dini hari di kawasan Simongan, Kota Semarang.
Kasus penembakan ini terjadi saat terjadi tawuran antara pelajar, yang melibatkan oknum polisi yang diduga melepaskan tembakan hingga menewaskan pelajar SMKN 4 Semarang. Setelah kejadian itu, keluarga korban, yang merasa dirugikan, resmi melapor ke Polda Jateng untuk meminta kejelasan dan keadilan.
Kehadiran ketiga lembaga tersebut disambut oleh Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Rudy Mulyantoko dan sejumlah penyidik dari Polrestabes Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Kombes Pol Artanto, Kabidhumas Polda Jateng, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Polda Jateng dengan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara transparan dan profesional.
“Kehadiran Komnas HAM, Kompolnas, dan KPAI adalah wujud dari pengawasan yang konstruktif dalam penanganan kasus yang menjadi atensi masyarakat ini. Polda Jateng menyambut baik masukan dari berbagai pihak dalam rangka menegakkan keadilan,” jelas Artanto di Mapolda Jateng.
Polda Jateng juga menegaskan komitmennya dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus ini. “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Semua upaya yang dilakukan bertujuan untuk memastikan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat tetap terjaga,” imbuhnya.
Hingga kini, polisi yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut telah ditahan dan proses penyidikan terus berlangsung. Kasus ini menjadi sorotan luas mengingat korban adalah seorang pelajar dan peristiwa ini terjadi menjelang hari pencoblosan pilkada di Semarang.
Polda Jateng berkomitmen untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan dengan adil. Kasus ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban serta masyarakat luas.
(N/014)
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL