Skor Integritas Sumut Anjlok, KPK Soroti Kinerja Era Bobby Nasution

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan drastis pada tahun 2024.

Lembaga antirasuah mendesak agar perbaikan segera dilakukan, mengingat wilayah tersebut tengah menjadi sorotan pasca operasi tangkap tangan (OTT) pejabat tinggi di lingkungan Dinas PUPR Sumut.

"Skor SPI Sumut menunjukkan penurunan signifikan dari 66,37 pada 2023 menjadi 58,55 pada 2024," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis kepada media, Senin (29/9/2025).

Baca Juga:

• Penahanan Resmi Dibantarkan, Nadiem Masih Dirawat Usai Jalani Operasi

Penurunan skor ini mengindikasikan semakin melemahnya persepsi integritas di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Bobby Nasution, menantu Presiden ke-7 Joko Widodo.

Tidak hanya SPI, penilaian lain yang turut menurun adalah Monitoring Controling Surveillance for Prevention (MCSP), sistem pemantauan pencegahan korupsi yang dikembangkan KPK.

MCSP Pemprov Sumut tahun ini tercatat di angka 83, turun 7 poin dibandingkan tahun 2023.

"Aspek perencanaan menjadi sorotan dengan skor 63, yang berarti turun 35 poin dibanding tahun sebelumnya," jelas Budi.

Penurunan drastis dalam aspek perencanaan disebut sangat mengkhawatirkan, mengingat perencanaan merupakan fondasi awal dari sistem anggaran dan pembangunan yang bersih dan akuntabel.

Penurunan skor ini terjadi tak lama setelah KPK melakukan OTT yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu, Topan Ginting.

Ia diduga terlibat dalam praktik suap proyek pembangunan jalan bersama empat orang lainnya, termasuk pejabat UPTD, pihak kontraktor, dan pejabat Satker pusat.

Para tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini adalah:
Topan Ginting – Mantan Kadis PUPR Provinsi Sumut
Rasuli Effendi Siregar – Kepala UPTD Gunung Tua merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Heliyanto – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
M. Akhirun Efendi Piliang – Direktur Utama PT DNG
M. Rayhan Dulasmi Piliang – Direktur PT RN

KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penindakan, melainkan juga menuntut komitmen kuat dalam pencegahan.

Penahanan Resmi Dibantarkan, Nadiem Masih Dirawat Usai Jalani Operasi

Diminta Hakim Hadir di Sidang Kasus Korupsi Proyek Jalan, Ini Respons Bobby Nasution

Prabowo Warning Koruptor Licik, Sindir Wartawan Gajinya Kecil: Yang Banyak Duitnya Bos Kalian

Kuasa Hukum Desak Propam Usut Tuntas Dugaan Penganiayaan oleh Anggota Polri

KPK Berpeluang Usut Tindak Pidana Pencucian Uang Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024

Heboh! Lisa Mariana Sebut Ridwan Kamil Punya Lima Wanita Simpanan, Desak KPK Turun Tangan