SLEMAN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman resmi menetapkan mantan Bupati Sleman dua periode, Sri Purnomo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan dana hibah pariwisata tahun anggaran 2020.
Penetapan dilakukan pada Selasa (30/9) setelah penyidik menemukan bukti yang cukup.
"Hari ini penyidik Kejari Sleman telah meningkatkan status seorang saksi menjadi tersangka, yaitu saksi dengan inisial SP," kata Kepala Kejari Sleman, Bambang Yunianto, dalam konferensi pers.Baca Juga:
Menurut Bambang, pada tahun 2020, Kabupaten Sleman menerima dana hibah pariwisata sebesar Rp68,5 miliar dari Kementerian Keuangan yang ditujukan untuk pemulihan sektor pariwisata akibat dampak pandemi COVID-19.
Namun, dalam pelaksanaannya, dana tersebut diduga disalahgunakan.
Sri Purnomo selaku kepala daerah saat itu menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 49 Tahun 2020.
Regulasi tersebut mengatur pemberian dana hibah kepada kelompok masyarakat yang berada di luar kategori desa wisata dan rintisan wisata, bertentangan dengan perjanjian hibah yang telah disepakati serta keputusan Menteri Pariwisata.
"Perbuatan saudara SP tersebut bertentangan dengan perjanjian hibah dan keputusan Menteri Pariwisata, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10,95 miliar," ujar Bambang.
Nilai kerugian negara itu berdasarkan hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sri Purnomo dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejari Sleman belum melakukan penahanan terhadap Sri Purnomo. Penyidikan disebut masih terus berlanjut.
"Kami masih terus melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak lain yang terkait dan menghimbau masyarakat untuk mendukung penegakan hukum," kata Bambang.
Dalam proses penyidikan, Kejari Sleman telah memeriksa hampir 300 orang saksi.
Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan penggunaan dana hibah tersebut.
Bambang menegaskan, Kejaksaan akan menangani kasus ini secara profesional, objektif, dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*
(kp/a008)
JAKARTA Aipda MR, personel Korps Brimob Polri yang menjadi penumpang dalam kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak hingga menewas
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Kejati Sumut didesak mengusut kasus dugaan korupsi di sejumlah proyek besar di Kota Medan. Di antaranya, dugaan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus tambahan senilai hampir US2 miliar atau sekitar Rp33 triliun untuk menopang pertumb
Ekonomi
BANDA ACEH Pemerintah Provinsi Aceh akan segera membentuk dan menerjunkan satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan aktivitas perta
Pemerintahan
BANDA ACEH Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh menggelar rapat bulanan pada Selasa, 30 September 2025, yang diakhiri dengan momen istimewa
Sosok
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Ketenagakerjaan akan resmi meluncurkan progra
Nasional
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan bahwa baliho bergambar Presiden Prabowo Subianto yang terpampang d
Nasional
MATARAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram mengungkapkan temuan awal terkait kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah pelajar
Kesehatan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan investor kawakan asal Amerika Serikat, Ray Dalio, di Istana Ke
Nasional
JAKARTA Meta Ayu Puspitantri, istri dari diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arya Daru Pangayunan yang meninggal dunia pada Juli
Hukum dan Kriminal
