Anggaran BGN Susut Rp39,62 Triliun, Nasib Program MBG Kini Dievaluasi
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan anggaran tahun 2026 telah mengalami pemangkasan sebanyak dua kali dengan total pengurang
EKONOMI
BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh akan segera membentuk dan menerjunkan satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya.
Langkah ini menyusul temuan Panitia Khusus (Pansus) Mineral dan Migas DPR Aceh yang mengungkap praktik penyetoran uang keamanan dari pelaku tambang ilegal kepada oknum aparat penegak hukum.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan, pembentukan satgas merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti berbagai temuan yang mengindikasikan maraknya pelanggaran di sektor pertambangan, khususnya tambang mineral dan batu bara (minerba).Baca Juga:
"Kami sudah siap untuk membentuk satgas ke lapangan dengan waktu yang dekat ini," ujar Mualem di Banda Aceh, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan bahwa penertiban ini adalah bagian dari kesepakatan bersama pemerintah daerah untuk menata kembali sektor-sektor strategis demi masa depan Aceh, termasuk pertambangan dan perkebunan.
"Sebelumnya kami sudah sepakat untuk melihat Aceh masa depan, di segi pertambangan, perkebunan dan lain-lain, minerba yang ada di Aceh," ujarnya.
Menurut Mualem, peninjauan langsung ke lapangan akan dilakukan dalam waktu dekat guna memastikan praktik ilegal benar-benar dihentikan dan tidak merusak lingkungan serta menggerus potensi penerimaan negara.
"Sepakat untuk kita tinjau di lapangan tidak lama lagi," tegasnya.
Temuan DPR Aceh menyebutkan bahwa terdapat sekitar 1.000 unit ekskavator ilegal beroperasi di 450 titik tambang ilegal di seluruh Aceh.
Mirisnya, setiap unit alat berat tersebut diwajibkan menyetor sekitar Rp30 juta per bulan kepada oknum aparat.
Jika dikalkulasi, potensi perputaran dana dari praktik ilegal ini mencapai Rp360 miliar per tahun.
Sebagai respons atas temuan tersebut, Gubernur Mualem mengeluarkan ultimatum keras kepada para pelaku tambang ilegal.
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan anggaran tahun 2026 telah mengalami pemangkasan sebanyak dua kali dengan total pengurang
EKONOMI
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, melantik sebanyak 9 (sembilan) pejabat administrator dan pengawas di ling
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjembatani aspi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah
NASIONAL
SEMARANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR), termasuk sebuah r
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk mempercepat
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ketahanan pang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui masih terdapat kendala pasokan batu bara kalori menengah
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan akan segera dila
PEMERINTAHAN