Komisi XIII DPR Desak Setneg Segera Rampungkan Semua PP Turunan KUHP-KUHAP Terbaru
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
MEDAN– Operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Sumatera Utara menyingkap dominasi Akhirun Piliang alias Kirun dalam pengerjaan proyek infrastruktur di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).
Dalam persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, terungkap bahwa pada tahun 2025 saja, Kirun mengerjakan empat proyek peningkatan jalan, dua dari Dinas PUPR Sumut dan dua proyek lainnya dibiayai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kementerian PUPR.
Fakta persidangan menunjukkan adanya aliran suap kepada pejabat BBPJN Wilayah I, Heliyanto, yang memanfaatkan pegawai honorer Umar Hadi sebagai penampung dana operasional dan uang dokumen kontrak.Baca Juga:
Umar mengaku ditugaskan Heliyanto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satker I BBPJN Sumatera Utara, untuk menampung dana yang dikirim Taufik Hidayat Lubis, komisaris sekaligus orang kepercayaan Kirun, melalui rekening pribadinya di Bank BRI.Aliran dana ke rekening Umar berlangsung antara 1 Maret 2024 hingga 25 Juni 2025 dengan nilai bervariasi mulai dari Rp3,5 juta hingga Rp50 juta, total sekitar Rp100 juta. Namun, Umar menyatakan hanya menerima Rp16 juta dari jumlah tersebut. Dana ini disebut sebagai biaya operasional dan pengurusan dokumen kontrak untuk kepentingan proyek PT DNG.
Suasana persidangan sempat mencair ketika Ketua Majelis Hakim, Khamozaro Waruwu, menanggapi peran Kirun yang disebut kerap "membagi-bagikan uang" kepada sejumlah pihak."Kirun ini Sinterklas, ya. Kerjanya bagi-bagi uang saja," ujar hakim menanggapi keterangan saksi.Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan empat saksi, yakni Umar Hadi, Gery Frendy Sinaga (PPK 1.4 tahun 2025), Munson Hutauruk (PPK 1.4 tahun 2020), dan Faisal (PPK 1.4 tahun 2023).
Keempatnya memberikan kesaksian terkait proyek peningkatan jalan dan jembatan Simpang Kota Pinang–Gunungtua–Simpang PAL XI.Selain Umar, saksi lain juga menerima aliran dana dari Kirun. Munson Hutauruk yang telah pensiun menerima Rp530 juta, termasuk Rp300 juta dari Kirun tanpa alasan yang jelas, serta Rp130 juta yang disebut untuk urusan perceraian.
Faisal menerima Rp160 juta, sementara Gery Frendy Sinaga mengaku menerima Rp2 juta sebagai pengganti biaya konsumsi rapat bersama penyedia PT DNG usai penetapan pemenang lelang.Keterangan saksi juga mengungkap bahwa selain PT DNG dan PT RM, terdapat 11 perusahaan lain yang memenangkan tender proyek di lingkungan BBPJN Sumut, termasuk PT Ayu Septa Perdana.
Jaksa KPK, Eko Putra Prayitno, menyatakan pihaknya akan menghadirkan 10 saksi tambahan pada sidang berikutnya, termasuk Plt Kadis PUPR Medan Hendra Dermawan Siregar dan ajudan Topan Ginting.
Eko berharap rangkaian pemeriksaan selesai akhir Oktober 2025 sehingga perkara dapat segera memasuki tahap pembacaan tuntutan.*Baca Juga:
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
