KAMPUNG TENGAH — Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh seorang oknum mengaku wartawan.
Pelaku diduga menjalankan aksinya secara terstruktur dengan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lampung Tengah, Median Suwardi, membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut.Baca Juga:
Berdasarkan hasil awal, pelaku disebut memiliki hingga 32 media yang digunakan sebagai alat untuk menekan dan memeras ASN di berbagai instansi pemerintahan daerah.
"Benar, laporan sudah kami terima. Satu orang yang mengaku wartawan dan memiliki sekitar 32 media diduga melakukan pemerasan terhadap ASN dengan modus advertorial dan langganan publikasi," ujar Median, Minggu (19/10/2025).
Dalam menjalankan aksinya, oknum tersebut mendatangi berbagai instansi, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga sekolah-sekolah negeri, untuk menawarkan kerja sama dalam bentuk advertorial dan langganan publikasi.
Namun, tawaran itu disertai tekanan dan ancaman. Korban yang menolak disebut akan "diberitakan negatif" atau dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran.
Tak hanya itu, pelaku juga diduga menggunakan ancaman melalui pesan digital dan voice note, bahkan melakukan intimidasi fisik terhadap ASN dan kendaraan dinas.
Berdasarkan keterangan sumber internal, setiap OPD disebut mengalami tekanan finansial besar, dengan nilai pemerasan mencapai Rp500 juta per instansi.
Median Suwardi menjelaskan, Kejari Lampung Tengah kini tengah melakukan telaah mendalam terhadap laporan tersebut.
Hasil telaah akan menentukan arah penanganan kasus, apakah masuk ranah tindak pidana korupsi (Tipikor) atau pidana umum.
"Kalau nanti hasil telaah menunjukkan adanya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara, kami akan tindaklanjuti dengan Sprinlidik. Tapi kalau pidana umum, kami koordinasikan dengan kepolisian," tegas Median.
JAKARTA Mabes TNI merespons perkembangan situasi terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, mengungkapkan adanya syarat yang diajukan oleh kliennya terkai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa Indonesia menghentikan sementara
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam rangka m
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai langka
EKONOMI
BANDA ACEH Relawan Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), David Pajung, memberikan apresiasi kepada Rismon Sianipar yang telah meminta maaf
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menyampaikan apresiasi mendalam kepada
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Aceh, Kombes Pol. Wahyu Prihatmaka, S.H., M.H., resmi menerima ken
NASIONAL
JAKARTA Tren desain ponsel tipis semakin mendominasi industri smartphone, dan kini banyak produsen yang mengikuti jejak Apple dalam mera
SAINS DAN TEKNOLOGI
SERGAI Polisi berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan Irawati, seorang wanita berusia 59 tahun yang ditemukan meninggal dunia tertimbun
HUKUM DAN KRIMINAL
