Anggaran Disunat Rp 69 Miliar, BNN Blak-blakan Tak Sanggup Sokong Program Prioritas Presiden
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,44 triliun untuk tahun 2027. Angka tersebut turun Rp69,55 mil
NASIONAL
MEDAN – Penundaan pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) memasuki babak baru setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memintai keterangan dari sejumlah pihak, termasuk Pengurus Pusat Ikatan Alumni (PP IKA) USU.
Dalam sesi klarifikasi tersebut, PP IKA USU menyerahkan berbagai dokumen dan data yang diminta Itjen Kemendiktisaintek.
Dokumen itu meliputi dugaan cacat prosedur dalam pemilihan Majelis Wali Amanat (MWA), dugaan penyembunyian informasi dari Kemendiktisaintek, indikasi kecurangan dalam proses pemilihan calon Rektor, hingga persoalan pengelolaan kebun sawit Tabuyung milik USU.Baca Juga:
"Semua data dan informasi yang dibutuhkan telah kami serahkan dan kami jelaskan secara lengkap kepada pihak Itjen Kemendikti," ujar Wakil Sekjen PP IKA USU, Chairul Munadi, melalui sambungan telepon, Jumat (17/10/2025).
Chairul menjelaskan, dalam proses pemilihan MWA, terdapat kejanggalan karena perwakilan PP IKA USU seharusnya menjadi anggota ex officio. Namun, keterlibatan tersebut tidak pernah dilaporkan ke Kemendiktisaintek. Selain itu, PP IKA USU juga menyampaikan data yang menunjukkan adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan calon Rektor yang dilakukan Senat Akademik.
Temuan terbaru terkait kebun sawit Tabuyung juga mengejutkan. Sebelumnya, Itjen Kemendiktisaintek sempat melakukan peninjauan ke USU sebelum pemilihan Rektor dan menyimpulkan tidak ada masalah. Namun, setelah menerima data tambahan dari PP IKA USU, hasilnya berbeda jauh dari laporan awal.
"Pihak Itjen Kemendikti tampak terkejut setelah melihat data yang kami berikan. Hasil yang mereka miliki sebelumnya ternyata berbanding terbalik dengan fakta yang kami sampaikan," ujar Chairul.
Dalam laporan tersebut, PP IKA USU menyebut kebun sawit Tabuyung, aset USU, telah diagunkan ke bank senilai Rp228,3 miliar.
Ironisnya, kebun itu tidak dikelola secara aktif dan tidak menghasilkan pendapatan bagi universitas.
Selain itu, PP IKA USU juga menyerahkan dokumen terkait dugaan self-plagiarism oleh Rektor USU, Muryanto Amin.
"Bukti dua artikel Rektor Muryanto Amin yang terafiliasi dengan Juhriyansyah Dalle juga kami serahkan ke Itjen Kemendikti," tambah Chairul, tanpa merinci isi artikel lebih lanjut.
Dengan penyerahan berbagai data tersebut, PP IKA USU berharap Itjen Kemendiktisaintek dapat menindaklanjuti seluruh temuan secara objektif dan transparan demi menjaga integritas Universitas Sumatera Utara sebagai institusi pendidikan tinggi yang bermartabat.*
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,44 triliun untuk tahun 2027. Angka tersebut turun Rp69,55 mil
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp4,58 triliun untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2027. Tambahan anggaran t
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp4,58 triliun untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2027. Tambahan anggaran t
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menangkap dua orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika melalui program Undercover.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali turun pada perdagangan Rabu (2/9/2026). Harga emas Antam uku
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis terhadap rupiah pada perdagangan Rabu (2/9/2026) pagi. Mata uang Paman Sam be
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan Rabu (2/9/2026) pagi. IHSG bergerak di level 6.600an setelah dibuka d
EKONOMI
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mendorong Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan momentum pascaMuktamar sebagai ti
POLITIK
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto menilai Wakil Ketua Ombudsman Repub
NASIONAL
MEDAN Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara mempertanyakan dugaan kebocoran air bersih dari jaringan pipa PD
PERISTIWA