JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,44 triliun untuk tahun 2027. Angka tersebut turun Rp69,55 miliar atau 4,59 persen dibandingkan pagu awal BNN pada 2026 yang mencapai Rp1,51 triliun.
Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana mengatakan anggaran tersebut terdiri dari Rp1,29 triliun untuk belanja operasional dan Rp155,93 miliar untuk belanja non-operasional.
" Mengacu kepada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional perihal Pagu Anggaran 2027, BNN memperoleh anggaran sebesar Rp1,44 triliun dengan alokasi per jenis belanja sebesar Rp1,29 triliun untuk belanja operasional dan Rp155,93 miliar untuk belanja non-operasional," kata Tantan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (1/9/2026).Baca Juga:
Menurut Tantan, kondisi anggaran tersebut membuat sejumlah kebutuhan BNN tidak dapat terpenuhi. Beberapa di antaranya adalah belanja layanan publik untuk rehabilitasi, uji narkotika, layanan asesmen terpadu, serta belanja prioritas nasional, prioritas lembaga dan belanja reguler.
Alokasi untuk sejumlah kebutuhan tersebut, kata Tantan, bahkan tercatat sebesar Rp0.
Padahal, BNN memiliki tugas penting dalam menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung Asta Cita, khususnya prioritas nasional ketujuh.
"Sehingga BNN tidak dapat mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden dan program kerja prioritas nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba," ujar Tantan.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, BNN sebenarnya mendapatkan tambahan alokasi sebesar Rp93 miliar yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan Pusat Layanan Terpadu P4GN.
Namun, BNN menilai tambahan tersebut belum cukup untuk menutup kebutuhan program-program strategis karena terdapat pemangkasan pada komponen utama anggaran.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, BNN mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2027 kepada DPR RI sebesar Rp5,05 triliun.
Usulan tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp3,54 triliun dan tambahan Rupiah Murni sebesar Rp1,51 triliun.
Tantan mengatakan tambahan anggaran dibutuhkan agar upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tetap dapat berjalan.
MEDAN Seorang pria bernama Dongan Aruan (35) ditangkap polisi setelah diduga mengedarkan uang palsu dengan berbelanja di Pasar Simpang Lim
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta publik tidak langsung menyimpulkan
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,44 triliun untuk tahun 2027. Angka tersebut turun Rp69,55 mil
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp4,58 triliun untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2027. Tambahan anggaran t
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menangkap dua orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika melalui program Undercover.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali turun pada perdagangan Rabu (2/9/2026). Harga emas Antam uku
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis terhadap rupiah pada perdagangan Rabu (2/9/2026) pagi. Mata uang Paman Sam be
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan Rabu (2/9/2026) pagi. IHSG bergerak di level 6.600an setelah dibuka d
EKONOMI
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mendorong Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan momentum pascaMuktamar sebagai ti
POLITIK
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto menilai Wakil Ketua Ombudsman Repub
NASIONAL
