JAKARTA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menyerahkan uang sitaan senilai Rp13 triliun ke negara, hasil dari penanganan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) oleh sejumlah korporasi besar.
Penyerahan dilakukan hari ini, Senin (20/10/2025), sebagai bentuk komitmen Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara dari praktik tindak pidana korupsi.
Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sutikno, mengatakan bahwa uang tersebut merupakan titipan sitaan dari tiga grup korporasi besar: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.Baca Juga:
"Uang titipan tiga grup korporasi total sebesar Rp13 triliun yang sudah disita, hari ini diserahkan ke negara," ungkap Sutikno, Senin (20/10/2025).
Meski telah dilakukan penyitaan dan penyerahan, Sutikno menambahkan bahwa masih terdapat tunggakan sebesar Rp4 triliun dari dua korporasi, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.
Jika kedua perusahaan ini gagal memenuhi kewajiban pembayaran, maka barang bukti (BB) yang telah disita sebelumnya akan segera dilelang oleh negara.
"Sedangkan sisanya sebesar Rp4 triliun ditagihkan kepada dua grup korporasi. Jika tidak dibayar, maka barang bukti dari kedua grup tersebut akan dilelang," tegasnya.
Berdasarkan catatan, proses penyitaan terhadap tiga grup korporasi telah dilakukan dalam dua gelombang:
- Wilmar Group: Rp11,8 triliun (disita pada 17 Juni 2025)
- Musim Mas Group: Rp1,8 triliun
- Permata Hijau Group: Rp186 miliar (keduanya disita pada 2 Juli 2025)
Total keseluruhan nilai sitaan dari ketiga korporasi tersebut mencapai Rp13 triliun, yang seluruhnya telah diserahkan kepada negara dan akan dialokasikan untuk pemulihan kerugian negara akibat praktik korupsi di sektor ekspor CPO.
Langkah Kejagung ini kembali menegaskan peran institusi penegak hukum dalam menindak tegas kejahatan korupsi korporasi serta mengembalikan hasil tindak pidana ke kas negara.
Proses ini juga menjadi bentuk nyata dari pendekatan pemulihan aset (asset recovery) yang kini menjadi salah satu prioritas utama dalam penegakan hukum modern.*
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasok
Ekonomi
ACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
Politik
PEKANBARU Ketua Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jekson Sihombing, ditangkap aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan kasus pemer
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke74 Humas Polri tahun 2025, Polda Aceh menggelar serangkaian kegiatan yang mengajak part
Pemerintahan
BATU BARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mekar Baru memperkenalkan produk hasil olahan tanaman bunga
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan optimisme terhadap target penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dicanangkan Wakil
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatirannya atas lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Politik
BINJAI Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar evaluasi program tahun 202
Pemerintahan
BANTEN Kontingen Paramotor Aceh mencatat sejarah gemilang dengan menyabet gelar Juara Umum pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Paramotor
Olahraga
TANJUNG JABUNG TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) resmi meluncurkan Program Bantuan Seragam Sekolah Gratis u
Pemerintahan
