Bahlil Sebut Senyum Prabowo Bisa Bawa Golkar Raih Lebih dari 102 Kursi di Pileg 2029
JAKARTA, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menargetkan partainya untuk meraih lebih dari 102 kursi di DPR pada Pemilu Legislat
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terhadap kasus dugaan suap dana penunjang operasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Terbaru, KPK memeriksa staf pemasaran dari PT Elang Lintas Indonesia (Elang Indonesia) berinisial AK, untuk mendalami aliran uang terkait kasus korupsi tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan guna menelusuri sumber serta tujuan aliran dana yang diduga berasal dari praktik korupsi di lingkungan Pemprov Papua.Baca Juga:
"Saksi AK didalami terkait aliran uang yang bersumber dari dugaan korupsi pada pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemprov Papua," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Selain AK, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi dari kalangan swasta berinisial AA.
Namun, saksi tersebut belum dapat memenuhi panggilan pemeriksaan dan akan dijadwalkan ulang oleh tim penyidik.
Kasus ini pertama kali mencuat pada 11 Juni 2025, saat KPK mengumumkan temuan dugaan suap terkait penggunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan gubernur dan wakil gubernur Papua selama periode 2020–2022.
Hasil audit internal KPK menyebutkan, dugaan kerugian keuangan negara dari praktik ini mencapai Rp 1,2 triliun.
Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Papua, Dius Enumbi.
Sementara itu, mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang sempat menjadi tersangka dalam kasus ini, gugur status hukumnya menyusul wafatnya yang bersangkutan pada 26 Desember 2023.
Pemeriksaan terhadap staf PT Elang Indonesia menandai langkah serius KPK dalam menelusuri seluruh pihak yang berpotensi terlibat dalam skandal ini, baik dari unsur pemerintahan maupun swasta.
Keterlibatan pihak swasta dalam mengelola atau menyalurkan dana operasional daerah kini menjadi fokus penyidikan KPK.
KPK menyatakan akan terus mengembangkan kasus dan memanggil saksi-saksi lain guna mengungkap lebih lanjut aliran dana serta peran masing-masing pihak dalam praktik korupsi yang merugikan negara ini.
"Kami memastikan setiap pihak yang menikmati atau terlibat dalam praktik korupsi ini akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum," tegas Budi.
Langkah ini sejalan dengan komitmen KPK untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dana publik, terutama di wilayah yang membutuhkan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal seperti Papua.*
(bs/a008)
JAKARTA, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menargetkan partainya untuk meraih lebih dari 102 kursi di DPR pada Pemilu Legislat
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pelaku ekonomi, khususnya pengusaha, untuk selalu mematuhi hukum dan memenuhi kewaj
EKONOMI
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan mendatangkan hingga 200 helikopter mulai Januari 2026.
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam berupa kelapa sawit yang dapat dim
EKONOMI
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan terkait bencana banjir besar yang melanda beberapa provinsi di Sumatera, term
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah telah menjangkau 49
POLITIK
JAKARTA, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali mengungkapkan perasaan prihatin terhadap pihakpihak yang hanya mampu me
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait kritik yang menyebutkan langkahnya membeli banyak alutsista (alat utama sistem se
POLITIK
MEDAN, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara menilai buruknya kinerja Pertamina dalam menangani kelangkaan Bahan Bakar
EKONOMI
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto memberi candaan kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam acara puncak HUT ke61 Partai Golkar yang d
POLITIK