Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terhadap kasus dugaan suap dana penunjang operasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Terbaru, KPK memeriksa staf pemasaran dari PT Elang Lintas Indonesia (Elang Indonesia) berinisial AK, untuk mendalami aliran uang terkait kasus korupsi tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan guna menelusuri sumber serta tujuan aliran dana yang diduga berasal dari praktik korupsi di lingkungan Pemprov Papua.Baca Juga:
"Saksi AK didalami terkait aliran uang yang bersumber dari dugaan korupsi pada pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemprov Papua," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Selain AK, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi dari kalangan swasta berinisial AA.
Namun, saksi tersebut belum dapat memenuhi panggilan pemeriksaan dan akan dijadwalkan ulang oleh tim penyidik.
Kasus ini pertama kali mencuat pada 11 Juni 2025, saat KPK mengumumkan temuan dugaan suap terkait penggunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan gubernur dan wakil gubernur Papua selama periode 2020–2022.
Hasil audit internal KPK menyebutkan, dugaan kerugian keuangan negara dari praktik ini mencapai Rp 1,2 triliun.
Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Papua, Dius Enumbi.
Sementara itu, mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang sempat menjadi tersangka dalam kasus ini, gugur status hukumnya menyusul wafatnya yang bersangkutan pada 26 Desember 2023.
Pemeriksaan terhadap staf PT Elang Indonesia menandai langkah serius KPK dalam menelusuri seluruh pihak yang berpotensi terlibat dalam skandal ini, baik dari unsur pemerintahan maupun swasta.
Keterlibatan pihak swasta dalam mengelola atau menyalurkan dana operasional daerah kini menjadi fokus penyidikan KPK.
KPK menyatakan akan terus mengembangkan kasus dan memanggil saksi-saksi lain guna mengungkap lebih lanjut aliran dana serta peran masing-masing pihak dalam praktik korupsi yang merugikan negara ini.
"Kami memastikan setiap pihak yang menikmati atau terlibat dalam praktik korupsi ini akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum," tegas Budi.
Langkah ini sejalan dengan komitmen KPK untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dana publik, terutama di wilayah yang membutuhkan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal seperti Papua.*
(bs/a008)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN