Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun yang disita dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Acara berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (20/10/2025).
Uang sitaan tersebut berasal dari korporasi-korporasi raksasa kelapa sawit, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, yang sebelumnya dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah periode 2021–2022.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Prabowo sempat tersenyum dan meminta maaf karena keliru menyebut angka nominal.
"Hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara, walaupun simbolis tapi penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar—eh, triliun. Sori, sori... Nggak kita bayangkan uang seperti itu," kata Prabowo, yang sontak memicu senyum dari hadirin.
Prabowo kemudian menyebutkan angka lengkap dari uang tersebut secara detail, yakni Rp13.255.244.538.149, seraya menekankan pentingnya pengembalian kerugian negara akibat praktik korupsi besar-besaran.
Presiden menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Agung, yang dinilainya telah bekerja keras dalam mengusut dan menuntaskan perkara ini hingga tuntas.
"Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung, yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan," ujar Prabowo.
Ia menambahkan, uang sitaan sebesar Rp13 triliun itu memiliki dampak besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sektor pendidikan.
"Rp13 triliun ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Ini uang rakyat, harus kembali untuk rakyat," tegasnya.
Sebagian dari uang sitaan dipamerkan secara simbolis di Gedung Kejagung dalam bentuk tumpukan uang tunai yang menggunung, menjadi simbol pengembalian kerugian negara yang mencolok secara visual.
Prabowo pun berdiri di depan tumpukan tersebut saat sesi dokumentasi.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN