Ephorus HKBP Serukan Jangan Diamkan Pelanggaran HAM yang Dilakukan PT TPL

MEDAN – Pemerintah, gereja dan seluruh masyarakat diserukan tidak mendiamkan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap masyarakat Lamtoras Sihaporas, Kabupaten Simalungun.
.
Seruan itu disampaikan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt Dr Victor Tinambunan MST dari Pearaja, Tarutung, Tapanuli Utara (Taput), Senin (21/10/2025).

Dalam rilis yang diterima bitvonline.com, Ephorus Pdt Dr Victor Tinambunan MST menegaskan, keadilan harus ditegakkan. Janji harus ditepati, dan kehidupan harus dikembalikan ke tangan rakyat yang hidup dari bumi.

Secara khusus, Ephorus menyerukan kepada pemerintah agar hadir untuk melindungi, menghormati dan menghargai HAM. Pemerintah jangan melakukan pembiaran dan pengabaian (by omission) penderitaan masyarakat kecil di tengah eksploitasi alam yang menguntungkan perusahaan atau pemodal.

Baca Juga:

• Warga Sihaporas dan Dairi Mengadu ke DPR, Soroti Konflik Lahan dan Kerusakan Lingkungan oleh Perusahaan

Menurut Ephorus Pdt Dr Viktor Tinambunan, Sihaporas hanyalah salah satu kasus yang sedang mendapat sorotan publik, di tengah banyaknya kasus serupa yang terjadi di Simalungun, Toba, Humbang Hasundutan (Humbahas), Taput, Tapanuli Selatan (Tapsel), dan lainnya, di mana PT TPL memperoleh konsesi 167.912 hektar tanah.

RATUSAN ORANG DIDUGA PREMAN SURUHAN PT TPL
Tindakan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan PT TPL terhadap masyarakat Lamtoras Sihaporas, Kabupaten Simalungun ini, terjadi pada 22 September 2025.

Ketika itu, para pekerja diduga preman suruhan PT TPL, menanam paksa lahan pertanian masyarakat. PT TPL mengklaim lahan tersebut sebagai wilayah konsesi perusahaan.

Setidaknya—demikian rilis Ephorus HKBP Pdt Dr Viktor Tinambunan—ratusan orang (yang diduga preman) dan sekuriti PT TPL, dikerahkan untuk menghadapi warga yang mempertahankan tanah kehidupan mereka.

Aksi tersebut tidak berhenti pada kekerasan fisik. Dalam rilis itu juga ditegaskan, PT TPL juga merusak akses jalan menuju ladang dengan menggali tanah hingga membentuk kubangan sedalam sekitar tujuh meter.

Akibatnya, masyarakat kehilangan jalur menuju sumber penghidupan mereka sendiri. Tindakan ini bukan hanya melukai tanah, tetapi juga menciderai martabat manusia.

DIBAHAS DPR RI
Peristiwa Sihaporas, ternyata menarik perhatian DPR RI. Pada 3 Oktober 2025, Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Rapat tersebut menyoroti dugaan pelanggaran HAM oleh PT TPL terhadap masyarakat Lamtoras Sihaporas, Kabupaten Simalungun. Sejumlah elemen masyarakat diundang, termasuk Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan MST.

Komisi XIII DPR RI meminta PT TPL memperbaiki jalan tersebut. Direktur PT TPL, Jandres Silalahi, bahkan berjanji di hadapan wakil rakyat untuk segera memperbaikinya. Namun, janji itu hingga kini tak kunjung ditepati.

GOTONG-ROYONG
Sebagai wujud kepedulian dan solidaritas iman, Sekretariat Bersama (Sekber) untuk Keadilan Ekologi di Sumatera Utara, 18 Oktober 2025, mengadakan gotong royong memperbaiki lubang besar di jalan yang telah dirusak oleh PT TPL.

Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan MST sendiri, merupakan merupakan Pembina dalam Sekber untuk Keadilan Ekologi di Sumatera Utara tersebut.

Gotong royong tersebut diikuti 200 orang lebih. Di antaranya masyarakat adat, para pendeta dari HKBP dan HKI, frater, suster, pastor Katolik, mahasiswa dan dosen dari STT HKBP Pematangsiantar, STT Abdi Sabda Medan dan IAKN Tarutung, serta organisasi masyarakat sipil seperti AMAN Tano Batak, KSPPM dan Bakumsu.

Namun, pada malam hari setelah perbaikan dilakukan, PT TPL kembali merusak jalan tersebut. "Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran etika korporasi, tetapi penghinaan terhadap upaya kemanusiaan dan iman yang tulus," tegas Ephorus.

Ephorus mengatakan, bumi adalah milik Tuhan, bukan milik kekuasaan atau korporasi. Sebelum PT TPL beroperasi 1980-an, bahkan sebelum Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, masyarakat sudah hidup turun temurun di wilayah-wilayah yang kini diklaim sebagai konsesi PT TPL itu.

PT TPL TEBANG HUTAN
Konflik Sihaporas berawal sejak 2018. Ketika itu, PT TPL menebang hutan alam di Sihaporas, di wilayah yang diklaim secara sepihak sebagai konsesi.

Ketika itu, masyarakat Sihaporas, keturunan Ompu Mamontang Laut—yang sudah hidup turun-temurun di wilayah itu—sudah menentang penebangan tersebut.*