Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan melakukan sampling atau pengambilan data dari beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia.
Langkah ini dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan program digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.
"Penyidik akan melakukan sampling serta pengecekan keandalan mesin EDC (electronic data capture) yang diadakan dalam program digitalisasi di PT Pertamina," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/10).Baca Juga:
Program digitalisasi yang menjadi fokus penyidikan ini mencakup pengadaan mesin EDC dan alat pengecek stok bahan bakar minyak (BBM) atau automatic tank gauge (ATG).
"Ini memang satu paket pengadaan, digunakan di sekitar 15.000 SPBU di seluruh Indonesia," kata Budi.
Kasus ini sebelumnya mulai diselidiki KPK pada 2024 dan resmi dinaikkan ke tahap penyidikan pada September 2024.
Penyidikan terus berjalan dengan pemanggilan saksi sejak Januari 2025. Pada 31 Januari 2025, KPK mengumumkan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pada 28 Agustus 2025, KPK menyatakan penyidikan kasus digitalisasi SPBU memasuki tahap akhir dan sedang menghitung kerugian keuangan negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Salah satu tersangka, Elvizar (EL), diketahui juga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode 2020–2024.
Saat kasus digitalisasi SPBU, Elvizar menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) dan kemudian menjadi Direktur Utama PCS dalam kasus BRI.
KPK menegaskan proses sampling ini penting untuk memastikan keakuratan data dan memperkuat bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat beberapa pihak terkait pengadaan digitalisasi SPBU.*
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL