KPK Klarifikasi, Proyek Sumber Waras Bebas Dugaan Korupsi

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan lahan Sumber Waras seluas 3,6 hektare akan kembali menjadi aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Lahan strategis ini rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit baru guna memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Ibu Kota.

Pernyataan Gubernur disambut langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

• Mantan RM BRI Kisaran Jadi Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi KMK Rp412,9 Juta

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi terkait proyek Sumber Waras telah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum.

"Benar, penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya. Proses pengadaan juga sudah dilakukan sesuai prosedur dan legal formilnya," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Budi menambahkan, KPK mendukung penuh rencana Pemprov DKI memanfaatkan lahan tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik.

KPK pun siap memberikan pendampingan jika diperlukan dalam proses koordinasi dan supervisi.

"Clear, jika diperlukan KPK akan dukung melalui pendampingan pada fungsi koordinasi supervisi," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Pramono menyebut Pemprov DKI tengah mengkaji dua opsi pemanfaatan lahan Sumber Waras.

Opsi pertama adalah memindahkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan ke lokasi baru, sementara opsi kedua adalah membangun rumah sakit baru secara mandiri.

"Kebutuhan rumah sakit di Jakarta memang masih cukup tinggi. Dan saya yakin itu akan bisa terwujudkan," tandas Pramono

. Ia menegaskan, pembangunan rumah sakit di Sumber Waras tidak akan mengganggu proyek rumah sakit baru di kawasan Cakung yang saat ini juga sedang berjalan.

Kasus dugaan rasuah di RS Sumber Waras bermula pada 2016 saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Plt Gubernur Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kejanggalan dalam transaksi pembelian lahan senilai Rp755,69 miliar yang dilakukan pada 31 Desember 2014.

Menanggapi temuan BPK, Ahok sempat menyebut audit tersebut tidak akurat dan menyembunyikan data.

"BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Suruh membatalkan transaksi pembelian tanah Sumber Waras," ujar Ahok pada April 2016.

KPK kemudian turun tangan menangani kasus ini dan menyatakan bahwa penyelidikan terbaru telah menghentikan dugaan korupsi karena tidak ditemukan pelanggaran hukum.

Dengan keputusan ini, Pemprov Jakarta kini dapat memaksimalkan aset lahan Sumber Waras untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat Ibu Kota.*

(lp/a008)

Mantan RM BRI Kisaran Jadi Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi KMK Rp412,9 Juta

KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung “Whoosh”!

Nadiem Makarim Bantah Kerugian Negara Rp1,9 Triliun: ‘Angkanya dari Mana?’

KPK Periksa Anggota DPR Fraksi Nasdem Rajiv Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Jual Beli Kuota Haji Sudah Terendus, Tapi Tersangka Masih “I’tikaf” di Tempat Aman

Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Hari Ini, Senin 27 Oktober 2025: Berawan dan Lembap, Suhu 25–31 Derajat dengan Potensi Hujan Ringan Merata