Prabowo Tegaskan Tak Takut Jokowi: Saya Hopeng Kok
BANTEN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya menghargai jasa para pemimpin bangsa, termasuk Presiden ke7
Politik
MEDAN – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang, tiga tahun penjara, dan anaknya, Muhammad Rayhan Dulasmi, dua tahun enam bulan penjara.
Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suap untuk memenangkan tender proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara.
Baca Juga:Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Jaksa Eko Prayitno menegaskan, fokus pembuktian hanya pada dugaan suap yang diberikan kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, dan pihak lain terkait proyek jalan Sipiongot-batas Labuhanbatu dan Kutalimbaru-Padang Lawas Utara.
Topan, yang dikenal dekat dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, disebut menerima Rp50 juta dan dijanjikan komitmen fee sebesar 4 persen dari nilai proyek senilai Rp231 miliar hasil pergeseran anggaran.
Namun, jaksa menekankan bahwa Gubernur Bobby Nasution tidak memiliki keterkaitan hukum dengan kasus ini.
"Itu kan seperti di persidangan, kita memang menunggu. Ternyata tak ada kaitan kata majelis hakim, sehingga belum perlu dilakukan pemanggilan (terhadap bobby)," kata Eko.
Selain proyek di Dinas PUPR, Akhirun dan Rayhan juga terbukti memberikan uang senilai Rp4,4 miliar kepada pejabat Balai Jalan Nasional.
Kedua terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Kasus ini bermula saat survei lokasi proyek pada 22 dan 24 April 2025 oleh calon kontraktor bersama Topan dan Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut.
KPK menilai interaksi tersebut melanggar aturan pengadaan barang dan jasa. Topan memerintahkan RES menunjuk PT DNG sebagai penyedia tanpa melalui mekanisme resmi, dan proses e-katalog diatur untuk memenangkan PT DNG.
Selain Akhirun dan Rayhan, terdapat lima tersangka dalam kasus ini, termasuk Topan (TOP), Rasuli Efendi Siregar (RES), Heliyanto (HEL) dari Satker PJN Wilayah I Sumut, serta M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) dan M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).
BANTEN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya menghargai jasa para pemimpin bangsa, termasuk Presiden ke7
Politik
BANDAR LAMPUNG Proyek peningkatan jalan di Jalan Purnawirawan 6, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, men
Peristiwa
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Gedung DPR di Senayan, Jakarta, bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan orang. M
Politik
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali menyuarakan kesulitannya dalam persidangan kasus narkoba yang menjeratnya. Dalam sidang daring yang dig
Entertainment
JAKARTA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Vadel Badjideh, TikToker yang sebelumnya divonis bersalah dalam kasus
Entertainment
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah dinas Gubernur Riau, Kamis (6/11
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah tengah menyusun strategi komprehensif untuk menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan sektor pendidikan. Langkah in
Pendidikan
KARO Pemerintah Kabupaten Karo bersama Tim Gabungan terus mengintensifkan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh wilaya
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menorehkan prestasi membanggakan di
Pendidikan
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menutup secara resmi J
Pemerintahan