MEDAN – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang, tiga tahun penjara, dan anaknya, Muhammad Rayhan Dulasmi, dua tahun enam bulan penjara.
Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suap untuk memenangkan tender proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara.
Baca Juga:Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Jaksa Eko Prayitno menegaskan, fokus pembuktian hanya pada dugaan suap yang diberikan kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, dan pihak lain terkait proyek jalan Sipiongot-batas Labuhanbatu dan Kutalimbaru-Padang Lawas Utara.
Topan, yang dikenal dekat dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, disebut menerima Rp50 juta dan dijanjikan komitmen fee sebesar 4 persen dari nilai proyek senilai Rp231 miliar hasil pergeseran anggaran.
Namun, jaksa menekankan bahwa Gubernur Bobby Nasution tidak memiliki keterkaitan hukum dengan kasus ini.
"Itu kan seperti di persidangan, kita memang menunggu. Ternyata tak ada kaitan kata majelis hakim, sehingga belum perlu dilakukan pemanggilan (terhadap bobby)," kata Eko.
Selain proyek di Dinas PUPR, Akhirun dan Rayhan juga terbukti memberikan uang senilai Rp4,4 miliar kepada pejabat Balai Jalan Nasional.
Kedua terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Kasus ini bermula saat survei lokasi proyek pada 22 dan 24 April 2025 oleh calon kontraktor bersama Topan dan Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut.
KPK menilai interaksi tersebut melanggar aturan pengadaan barang dan jasa. Topan memerintahkan RES menunjuk PT DNG sebagai penyedia tanpa melalui mekanisme resmi, dan proses e-katalog diatur untuk memenangkan PT DNG.
Selain Akhirun dan Rayhan, terdapat lima tersangka dalam kasus ini, termasuk Topan (TOP), Rasuli Efendi Siregar (RES), Heliyanto (HEL) dari Satker PJN Wilayah I Sumut, serta M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) dan M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi capaian program prioritas yang merupakan bagian dari janji kampanye dirinya
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membahas penyelesaian persoalan warga eks Blang LancangRancon
PEMERINTAHAN
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke18 tahun 2026 melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Sebanyak 175 calon Bintara Polri mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap II dalam rangka penerimaan Bintara Polri Tahu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum kepada sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga b
PERTANIAN AGRIBISNIS
TEBINGTINGGI Kabar mengenai dugaan diamankannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi berinisial AN oleh tim Kejaksaan Agung ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menyatakan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak p
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggandeng Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Muhibuddin, untuk memberikan mot
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan melibatkan apara
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka pa
PEMERINTAHAN
