Kapolri: Sampai Napas Saya Habis, Saya Akan Terus Berjuang untuk Kesejahteraan Buruh
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, bahkan sete
NASIONAL
JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa unsur TNI, termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa), tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan pajak kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung menyikapi munculnya perbincangan publik terkait pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Dudung menjelaskan, keterlibatan Babinsa dalam hal ini hanya sebatas membantu koordinasi dan memberikan informasi terkait kondisi di wilayah masing-masing.Baca Juga:
Menurutnya, Babinsa memiliki pemahaman mengenai dinamika masyarakat yang dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugasnya.
"Kan banyak celah yang masyarakat yang belum tahu," ujar Dudung saat ditemui di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan kehadiran unsur TNI dalam pengawasan wajib pajak bukan untuk melakukan tindakan penagihan maupun pemeriksaan pajak.
Peran tersebut tetap menjadi kewenangan petugas pajak.
"Nah, ini mungkin petugas pajak itu datang dan kemudian sifatnya itu hanya pendampingan, bukan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang represif," ujarnya.
Dudung memastikan proses penagihan pajak tetap dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak, bukan oleh anggota TNI di lapangan.
"Tidak ada (penagihan oleh TNI). Jadi tetap petugas pajak yang di depan, tidak kemudian Babinsa yang kemudian paling di depan. Saya rasa hanya mendampingi saja. Itu saja," kata Dudung.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto juga telah menjelaskan bahwa keterlibatan aparat dalam pengawasan wajib pajak hanya berupa koordinasi dan pembangunan jejaring informasi.
Bimo menegaskan aparat TNI maupun Polri tidak dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan ataupun pemungutan pajak.
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, bahkan sete
NASIONAL
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan pengal
NASIONAL
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Aceh melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Di
NASIONAL
JAKARTA Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa unsur TNI, termasuk Bintara Pembin
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung hubungan politik antara pemerintah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP
POLITIK
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Ti
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Dea Arranoya, anak mantan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten GayoGayo Lues, Aceh, menyampaikan permintaan maaf setelah ung
NASIONAL
ACEH BESAR Umat Islam diingatkan untuk terus saling mengingatkan agar waspada terhadap tipu daya syaithan yang disebut terus berusaha me
AGAMA
TANJUNGBALAI Polres Tanjungbalai menetapkan seorang pria berinisial D (37) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seor
HUKUM DAN KRIMINAL
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya memastikan pembangunan bronjong di ruas jalan provinsi MigaLolowua, Ko
PEMERINTAHAN