Bongkar Borok Kopdes Merah Putih! Kortas Tipidkor Sentil Pemda 'Belum Berani' hingga Soroti Pengadaan
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengungkap sejumlah temuan dari hasil monitoring dan analisis te
NASIONAL
JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa unsur TNI, termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa), tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan pajak kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung menyikapi munculnya perbincangan publik terkait pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Dudung menjelaskan, keterlibatan Babinsa dalam hal ini hanya sebatas membantu koordinasi dan memberikan informasi terkait kondisi di wilayah masing-masing.Baca Juga:
Menurutnya, Babinsa memiliki pemahaman mengenai dinamika masyarakat yang dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugasnya.
"Kan banyak celah yang masyarakat yang belum tahu," ujar Dudung saat ditemui di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan kehadiran unsur TNI dalam pengawasan wajib pajak bukan untuk melakukan tindakan penagihan maupun pemeriksaan pajak.
Peran tersebut tetap menjadi kewenangan petugas pajak.
"Nah, ini mungkin petugas pajak itu datang dan kemudian sifatnya itu hanya pendampingan, bukan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang represif," ujarnya.
Dudung memastikan proses penagihan pajak tetap dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak, bukan oleh anggota TNI di lapangan.
"Tidak ada (penagihan oleh TNI). Jadi tetap petugas pajak yang di depan, tidak kemudian Babinsa yang kemudian paling di depan. Saya rasa hanya mendampingi saja. Itu saja," kata Dudung.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto juga telah menjelaskan bahwa keterlibatan aparat dalam pengawasan wajib pajak hanya berupa koordinasi dan pembangunan jejaring informasi.
Bimo menegaskan aparat TNI maupun Polri tidak dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan ataupun pemungutan pajak.
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengungkap sejumlah temuan dari hasil monitoring dan analisis te
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan langkah konkret Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menekan k
NASIONAL
MEDAN Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI belum dapat memastikan gangguan ingatan yang dialami siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara,
KESEHATAN
LABUAN BAJO Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang warga di Kampung Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Rabu (9/9/2026). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI),
EKONOMI
BORONG Video seorang warga menginjak bantuan untuk korban gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), viral di media sosial.
PERISTIWA
PATI Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dihentikan sementara setelah sedikitnya 23
KESEHATAN
DELI SERDANG Jalan M. Saleh di Desa Tiga Juhar, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terput
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus Rp3 miliar bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2026
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah menguat cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (9/9/2026). Berdasarkan data
EKONOMI