Babinsa Tidak Akan Tagih Pajak, Ini Penjelasan KSP Dudung Abdurachman

JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa unsur TNI, termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa), tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan pajak kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudung menyikapi munculnya perbincangan publik terkait pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Dudung menjelaskan, keterlibatan Babinsa dalam hal ini hanya sebatas membantu koordinasi dan memberikan informasi terkait kondisi di wilayah masing-masing.

Baca Juga:

• Jaksa Agung Tegaskan Kasus Febrie Adriansyah dan Don Ritto Tetap Ditangani Tim 9 Kejagung

Menurutnya, Babinsa memiliki pemahaman mengenai dinamika masyarakat yang dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugasnya.

"Kan banyak celah yang masyarakat yang belum tahu," ujar Dudung saat ditemui di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).

Ia menegaskan kehadiran unsur TNI dalam pengawasan wajib pajak bukan untuk melakukan tindakan penagihan maupun pemeriksaan pajak.

Peran tersebut tetap menjadi kewenangan petugas pajak.

"Nah, ini mungkin petugas pajak itu datang dan kemudian sifatnya itu hanya pendampingan, bukan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang represif," ujarnya.

Dudung memastikan proses penagihan pajak tetap dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak, bukan oleh anggota TNI di lapangan.

"Tidak ada (penagihan oleh TNI). Jadi tetap petugas pajak yang di depan, tidak kemudian Babinsa yang kemudian paling di depan. Saya rasa hanya mendampingi saja. Itu saja," kata Dudung.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto juga telah menjelaskan bahwa keterlibatan aparat dalam pengawasan wajib pajak hanya berupa koordinasi dan pembangunan jejaring informasi.

Bimo menegaskan aparat TNI maupun Polri tidak dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan ataupun pemungutan pajak.

"Sekali lagi, ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal DJP. Jadi enggak perlu dipolemikkan dan digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut Bimo, kerja sama antara DJP dengan berbagai pihak, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, selama ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai wajib pajak.

Namun, kerja sama tersebut hanya berkaitan dengan dukungan koordinasi lintas instansi, bukan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan maupun penagihan pajak.

Ia mengatakan DJP saat ini lebih mengandalkan sistem digital dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Keterlibatan aparat kewilayahan bukan menjadi instrumen utama dalam proses tersebut.

Bimo menjelaskan, apabila diperlukan klarifikasi terhadap informasi tertentu, DJP dapat berkoordinasi dengan aparat pembina kewilayahan maupun perangkat desa.

"Kita minta informasi, kita bekerja sama kepada penyediaan informasi. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan di media. Dan aturan ini sudah ada sejak tahun 2020. Jadi hanya penyempurnaan yang dilakukan pada 2026," ujar Bimo.

Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak mengubah kewenangan utama dalam bidang perpajakan.

Seluruh proses pemeriksaan, penagihan, hingga pemungutan pajak tetap menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak.* (cn/ad)

Jaksa Agung Tegaskan Kasus Febrie Adriansyah dan Don Ritto Tetap Ditangani Tim 9 Kejagung

Babinsa dan Warga Kompak Kebut Penyelesaian Jembatan Gantung Perintis di Aceh Tenggara

Sambut Tim Wasev TMMD ke-129, Bupati Batu Bara Perkuat Komitmen Bangun Desa Bersama TNI

Bupati Batu Bara Terima Kunjungan Tim Wasev TMMD ke-129, Evaluasi Program Pembangunan di Desa Kapal Merah

Cak Imin: Prabowo Sungguh-Sungguh Jaga Kekayaan Alam untuk Rakyat

Baru 4 Hari Ikut Pendidikan TNI, Genial Gavensi Gulo Ditemukan Meninggal di Rindam I/BB: Kodam Ungkap Hasil Investigasi