MPR Terima Dialog dengan BNN, Kepala BNN Tekankan Penguatan Intelijen untuk Perangi Narkoba

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menggelar dialog dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN, Marthinus Hukom, menegaskan pentingnya penguatan kemampuan intelijen dalam memberantas peredaran narkoba yang kian mengkhawatirkan di tanah air.

Marthinus mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk memperkuat operasi pemberantasan narkoba dengan meningkatkan kemampuan intelijen. Menurutnya, peredaran narkoba yang semakin masif membutuhkan penanganan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan, dengan memperkuat sektor intelijen.

“Kalau kita melihat narkoba hari ini pada tingkat yang mengkhawatirkan dan Bapak Presiden kita sudah menyadari itu, bahkan beliau memerintahkan untuk melakukan pengejaran, penangkapan, dan pemberantasan terhadap narkoba ini, dengan menguatkan kemampuan intelijen,” ungkap Marthinus dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11).

Penguatan intelijen, lanjut Marthinus, merupakan langkah strategis untuk menghadapi kekuatan besar yang dimiliki oleh sindikat narkoba, baik dari segi organisasi maupun finansial. Sebagai seorang mantan militer, Presiden Joko Widodo memahami bahwa untuk melawan ancaman tersebut, dibutuhkan intelijen yang kuat.

“Kita menghadapi satu kekuatan besar, baik dari segi struktur organisasi narkotik maupun kekuatan finansial mereka. Maka harus dihadapi dengan kekuatan-kekuatan intelijen juga,” tambahnya.

Marthinus juga menekankan bahwa penguatan intelijen perlu difokuskan pada kawasan perbatasan yang menjadi titik rawan peredaran narkoba. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus di antaranya pantai timur Sumatera, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan pesisir Pulau Sulawesi, yang selama ini dikenal sebagai jalur utama penyelundupan narkotika ke Indonesia.

“Seluruh pantai timur Sumatera itu sangat rawan sekali, kemudian perbatasan antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Lalu kemudian pesisir Barat, Pulau Sulawesi,” jelas Marthinus.

Dalam rangka memperkuat pengawasan dan operasi pemberantasan narkoba di daerah-daerah tersebut, BNN berencana mengintensifkan kegiatan intelijen guna mencegah masuknya narkoba melalui jalur-jalur tersebut.

(JOHANSIRAIT)