JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Penyelidikan ini disebut berbeda dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang sebelumnya ramai diberitakan.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa pihaknya saat ini sedang menelusuri indikasi penyimpangan keuangan dalam pengelolaan dana haji.Baca Juga:
"Terpisah (korupsi haji)," kata Asep kepada wartawan, Rabu, 12 November 2025.
Asep menjelaskan, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan awal, sehingga KPK belum bisa membeberkan detail keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk dari BPKH.
"Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain, ini belum naik ke penyidikan, jadi belum bisa disampaikan secara detail," ujarnya.
Meski begitu, KPK telah memetakan sejumlah aspek penting yang akan diperiksa, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga layanan katering bagi jemaah haji.
"Kami akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggalnya, akomodasinya, kateringnya, dan transportasinya. Ada tiga bagian itu," kata Asep.
Selain itu, KPK juga menelusuri dugaan adanya penyimpangan dalam pengiriman barang-barang jemaah haji, yang diduga melibatkan sejumlah pihak swasta.
"Ada informasi pengiriman barang yang dimobilisasi atau dikumpulkan. Kami masih menelusuri kerja sama itu, apakah dengan PT Pos atau perusahaan swasta lain," tambahnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah sebelumnya KPK juga mengusut dugaan penyalahgunaan kuota haji yang menyeret sejumlah mantan pejabat Kementerian Agama.
Hingga kini, KPK masih mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui praktik korupsi dana haji tersebut.*
BEKASI Organisasi masyarakat Horas Bangso Batak (HBB) menolak rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) u
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan lon
PEMERINTAHAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 Kategori Madya pada ajang Deklarasi
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., memastikan optimalisasi pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat berj
PEMERINTAHAN
JAKARTA PUSAT Guna mempercepat pendaftaran tanah aset, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum di daerah Kabupaten Batu Bara, Bupati Ba
PEMERINTAHAN
JAKARTA PUSAT Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., dalam menjamin kesehatan masy
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksanakan kegiatan pembagian bantuan sosial kepada keluarga warga binaa
NASIONAL
BATU BARA Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan peninjauan penumbangan dan pembersihan lahan Lapas A
NASIONAL
BATU BARA Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan pemasy
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu, 28 J
NASIONAL
