Ribka Tjiptaning sendiri, kata Guntur, dalam kondisi tenang dan siap menghadapi laporan hukum tersebut.
"Beliau siap dan tidak merasa bersalah. Yang disampaikan adalah fakta, bukan fitnah," kata Guntur.
Sebelumnya, Ribka secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
"Pelaku pelanggaran HAM berat, membunuh jutaan rakyat, belum ada pelurusan sejarah. Tidak pantas dijadikan pahlawan," kata Ribka di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, akhir Oktober lalu.
Kontroversi ini menjadi babak baru dalam perdebatan publik tentang cara bangsa mengingat masa Orde Baru.
Bagi sebagian kalangan, Soeharto dianggap berjasa membangun stabilitas ekonomi dan infrastruktur nasional.
Namun, bagi lainnya, masa kekuasaannya menyimpan luka panjang atas pelanggaran HAM dan represi politik.
Pernyataan Ribka, yang memicu laporan hukum, kini menempatkan persoalan sejarah ke ranah hukum antara hak berekspresi, ingatan kolektif, dan upaya meluruskan sejarah.*
(tm/um)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) y
PARIWISATA
PARAPAT Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan pentingnya kemitraan antara pemeri
PEMERINTAHAN
PARAPAT Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi komitmen Forum Wartawan Pemprov Sumatera Utara (FWP) dalam memperkuat penye
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Video yang menarasikan satu kompi anggota TNI membawa belasan ekor sapi milik warga di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Teng
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang tengah disiapkan pemerintah bukan
EKONOMI
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap peta terbaru aktivitas judi online di Indonesia sepanjang 202
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDAR LAMPUNG Panitia Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XV terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang o
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan
EKONOMI
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan pangan nasional tetap dalam kondisi aman meski Indonesia diprediksi akan
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Proses hukum dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) masih terus bergulir di Bareskrim P
HUKUM DAN KRIMINAL
