Atasi Banjir, Pemko Medan Bangun Drainase 385 Meter di Jalan Makmur Sei Agul
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan melalui pembenahan infrastruktur drainase di sejumlah
PEMERINTAHAN
MEDAN — Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Mardison, ditunjuk memimpin persidangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) suap proyek jalan di Sumatera Utara yang menjerat mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting.
Topan akan diadili bersama dua pejabat lainnya, yakni Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, serta Heliyanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Medan.
Ketiganya diduga menerima suap Rp4 miliar dari dua rekanan kontraktor yang kini telah lebih dulu menjalani persidangan dalam berkas terpisah.Baca Juga:
Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), uang suap diberikan oleh Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, dan anaknya Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Na Mora.
Uang diserahkan agar perusahaan mereka dimenangkan sebagai pelaksana proyek jalan di Padanglawas dan Tapanuli Selatan, yakni:
- Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu dengan anggaran Rp96 miliar
- Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp61,8 miliar
Keduanya dijadwalkan menjalani sidang putusan pada Kamis, 26 November 2025.
Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, membenarkan bahwa berkas perkara Topan Ginting dkk telah diterima dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Rabu, 12 November 2025.
"Perkara register 167/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn atas nama Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar serta perkara 168/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn atas nama Heliyanto sudah masuk," kata Soniady, Jumat, 14 November 2025.
Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan JPU akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Medan pada Rabu, 19 November 2025.
Majelis hakim dipimpin langsung oleh Mardison, didampingi As'ad Rahim Lubis dan Rurita Ningrum sebagai hakim anggota.
Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor infrastruktur Sumut sepanjang 2025, dan diperkirakan turut menyeret sejumlah pihak lain yang masih dalam penyelidikan.*
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan melalui pembenahan infrastruktur drainase di sejumlah
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kredit Multi Gu
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 29 September 2026. Rupiah bahkan
EKONOMI
MEDAN Seorang perempuan asal Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, Wulamsari (27), diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan
PERISTIWA
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan prajurit TNI aktif Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengungkap nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerja sama perdagangan antardaerah untuk menghadapi tanta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap temuan baru terkait kondisi keamanan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Ombudsman menemukan adanya
NASIONAL