UU Reforma Agraria Resmi Ketok Palu! LPRA Dibentuk di Bawah Presiden, Ujian Eksekusi Lahan Dimulai
JAKARTA DPR RI resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undangundang dalam rapat paripu
NASIONAL
LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hal itu disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance and Prevention (MCSP) 2025 yang dirangkai dengan peninjauan proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) strategis di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Jumat, 14 November 2025.
Baca Juga:
Meski begitu, ia menegaskan pemerintah daerah masih memiliki ruang perbaikan.
"Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Pada 2025 kami menargetkan nilai MCP mencapai 95," kata Bupati dalam rapat tersebut.
Ia menuturkan, sejumlah proyek strategis daerah saat ini tengah dalam tahap evaluasi dan peninjauan.
Perbaikan juga dilakukan pada aspek integritas aparatur, termasuk rotasi pegawai dan penghentian pejabat yang dinilai tidak mendukung peningkatan kinerja.
"Kami berupaya maksimal memperbaiki persepsi integritas. Rotasi pegawai dan evaluasi jabatan menjadi bagian dari langkah perbaikan kinerja birokrasi," ujarnya.
Bupati menegaskan Pemkab Deli Serdang tengah menata sistem pengawasan dan pengendalian internal agar lebih adaptif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, menjadi pijakan untuk penguatan sistem pemerintahan menuju Deli Serdang yang Sehat Pelayanan Publiknya 2025–2030.
Dalam forum yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Uding Juharudin, mengingatkan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi soal menghilangkan peluang terjadinya penyimpangan.
"Ketika terjadi korupsi di daerah, itu bukan prestasi bagi kami. Itu rapor merah. Tugas kami memastikan sistem pemerintahan berjalan baik agar celah korupsi tertutup," katanya.
JAKARTA DPR RI resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undangundang dalam rapat paripu
NASIONAL
BATANG Korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus
PERISTIWA
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMK
EKONOMI
MEDAN Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum dite
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Tanah Untuk Rakyat (ATUR) Jakarta mengonsolidasikan kekuatan dalam aksi yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, K
PERISTIWA