Koperasi atau Militerisasi? Ribuan Pengelola Jalani Pelatihan 45 Hari Pakai Seragam Loreng
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hal itu disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance and Prevention (MCSP) 2025 yang dirangkai dengan peninjauan proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) strategis di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Jumat, 14 November 2025.
Baca Juga:
Meski begitu, ia menegaskan pemerintah daerah masih memiliki ruang perbaikan.
"Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Pada 2025 kami menargetkan nilai MCP mencapai 95," kata Bupati dalam rapat tersebut.
Ia menuturkan, sejumlah proyek strategis daerah saat ini tengah dalam tahap evaluasi dan peninjauan.
Perbaikan juga dilakukan pada aspek integritas aparatur, termasuk rotasi pegawai dan penghentian pejabat yang dinilai tidak mendukung peningkatan kinerja.
"Kami berupaya maksimal memperbaiki persepsi integritas. Rotasi pegawai dan evaluasi jabatan menjadi bagian dari langkah perbaikan kinerja birokrasi," ujarnya.
Bupati menegaskan Pemkab Deli Serdang tengah menata sistem pengawasan dan pengendalian internal agar lebih adaptif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, menjadi pijakan untuk penguatan sistem pemerintahan menuju Deli Serdang yang Sehat Pelayanan Publiknya 2025–2030.
Dalam forum yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Uding Juharudin, mengingatkan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi soal menghilangkan peluang terjadinya penyimpangan.
"Ketika terjadi korupsi di daerah, itu bukan prestasi bagi kami. Itu rapor merah. Tugas kami memastikan sistem pemerintahan berjalan baik agar celah korupsi tertutup," katanya.
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana segera mengisi tujuh posisi Dewan Pengarah yang selama ini masih kosong. Sejumlah ahli gizi,
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menjalani pemeriksaan selama sekitar 10 jam di Gedung Jaksa Agung M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan anggaran tahun 2026 telah mengalami pemangkasan sebanyak dua kali dengan total pengurang
EKONOMI
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, melantik sebanyak 9 (sembilan) pejabat administrator dan pengawas di ling
PEMERINTAHAN