NIAS SELATAN - Kasus dugaan penggelapan Dana Desa Hili Sondekha tahun anggaran 2020–2024 kini tengah ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Nias Selatan.
Kajari Nias Selatan, Edmon Novvary Purba, menyatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Inspektorat Kabupaten Nias Selatan untuk meminta hasil audit dan jumlah kerugian negara.
"Bang, kita sudah tindaklanjuti ke Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Jika sudah ada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), akan kita lanjutkan ke Pidsus. Kita tinggal menunggu LHP dari Inspektorat," ujar Kajari Edmon melalui chat WhatsApp, Kamis (20/11/2025).
Kejaksaan menegaskan semua laporan terkait Dana Desa akan ditindaklanjuti tanpa ada kasus yang mandek.
"Semua laporan Dana Desa segera kita tindak lanjut, dan tidak ada yang mandek di kantor saya," tegas Edmon.
Kasus ini bermula dari laporan warga Jufer Ziraluo (JZ) pada 12 November 2025.
Laporan menyebut oknum kepala Desa Hili Sondekha, Satuhati Wau (SW), diduga melakukan penggelapan dana sebesar Rp2,6 miliar.
Menurut JZ, dugaan penggelapan mencakup:
Manipulasi dana operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama empat tahun berturut-turut.
Dugaan mark up pembangunan Balai Desa.
Pembangunan gorong-gorong dan parit fiktif yang dilaporkan 100% terealisasi.
"Semua kegiatan itu tercatat di laporan pertanggungjawaban, padahal tidak pernah terealisasi," ujar JZ.
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Pengabdian sekaligus Pelepasan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP
NASIONAL
BINJAI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan layanan Internet Gratis Ruang Publik seca
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri secara langsung Pesta Parerean/Tugu Tambak Pomparan Op Bima Sinaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 UndangUndang Nomor 1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi warganet (netizen) yang merujak anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook Sumut Indah
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan tercatat masih berada di level tinggi pada awal Maret 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan St
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Ramadan Fair telah menjadi bagian dari identitas Kota Medan yang konsisten dig
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, wafat pada Senin, 2 Maret 2026. Kabar duka tersebut disampaikan Menteri Se
NASIONAL
