Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU – Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku, Petrus Fatlolon (58), kini berstatus tersangka dalam dua perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 7,2 miliar.
Petrus diduga menyelewengkan anggaran terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif serta penyertaan modal PT Tanimbar Energi pada 2020-2022.
Kasi Intel Kejari Kepulauan Tanimbar, Garuda Cakti Vira Tama, menyebutkan, Petrus pertama kali ditetapkan sebagai tersangka kasus SPPD fiktif pada 2024.Baca Juga:
Dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas tahun 2020 ini mencapai kerugian negara Rp 1,09 miliar, dengan tanggung jawab pribadi tersangka Rp 314 juta.
"Dalam perkara yang lain, SPPD fiktif ini masih dalam pendalaman," ujar Garuda, Jumat (21/11/2025).
Kasus kedua yang menjerat Petrus terkait penyertaan modal PT Tanimbar Energi, yang menyebabkan kerugian negara Rp 6,2 miliar.
Penyidik menyebutkan, pencairan dana dilakukan tanpa dokumen fundamental BUMD, seperti RKAT, SOP, rencana bisnis, maupun audit akuntan publik.
Padahal PT Tanimbar Energi tidak menghasilkan deviden maupun kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Seluruh permohonan pencairan tetap disetujui tersangka, meskipun tidak ada mekanisme semestinya. Dana ini digunakan di luar tujuan, termasuk untuk usaha bawang dan pembayaran gaji direksi," terang Garuda.
Petrus telah menjalani pemeriksaan awal di Kantor Kejati Maluku pada Kamis (20/11) dan resmi ditetapkan tersangka setelah terpenuhi dua alat bukti sah, melibatkan 57 saksi serta 98 dokumen dan barang bukti elektronik.
Saat ini, Petrus ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon selama 20 hari ke depan. Perkara ini telah dinyatakan lengkap (P21) dan akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon.
Kasus ini kembali menyoroti praktik penyalahgunaan anggaran di lingkup pemerintah daerah dan pengelolaan BUMD yang lemah, di tengah kebutuhan transparansi dan akuntabilitas publik.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL