Audit Dana Desa Hilimbaruzo Memanas: Warga Terbelah, Inspektorat Tegaskan Laporan Tak Bisa Dicabut

NIAS SELATAN – Ketegangan mewarnai proses pengawasan penggunaan Dana Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Mazo. Ini setelah Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, memastikan audit anggaran 2020–2024 tetap berjalan meski sebagian warga mencoba menarik laporan yang telah mereka ajukan.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Inspektorat, Selasa, 18 November 2025 itu, memperlihatkan dinamika berbeda dibanding pengaduan sebelumnya. Alih-alih memperkuat laporan, sejumlah warga justru datang untuk mencabutnya.

Namun, Inspektur Nias Selatan Amsarno Sarumaha menegaskan bahwa laporan dugaan penyimpangan dana desa adalah dokumen resmi pengawasan dan tidak dapat dibatalkan begitu saja.

"Begitu laporan masuk, menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjutinya. Tidak ada mekanisme pencabutan laporan," tegas Amsarno, disaksikan Camat Mazo serta Kepala Desa Hilimbaruzo, Samahati Hulu.

Warga Terbelah, Ada yang Ingin Proses Dihentikan
Di tengah pertemuan, terlihat jelas adanya perbedaan sikap di masyarakat. Sebagian warga yang sebelumnya aktif melaporkan dugaan penyimpangan, kini justru berharap proses audit dihentikan dengan alasan menjaga hubungan sosial di desa.

Sementara kelompok lainnya tetap menginginkan pengusutan diteruskan, mengingat beberapa proyek tahun 2020–2024 dinilai tidak sesuai rencana, termasuk pembangunan kantor desa yang hingga kini belum difungsikan.

Kantor Desa Jadi Sorotan
Bangunan kantor desa tahun 2020 kembali menjadi isu hangat. Kepala Desa Samahati Hulu mengakui dirinya sementara tinggal di gedung tersebut bersama keluarga karena belum memiliki rumah pribadi.

Penggunaan fasilitas desa sebagai tempat tinggal pribadi inilah yang kemudian menambah daftar pertanyaan publik mengenai tata kelola aset dan penggunaan dana desa.

Inspektorat Fokus Profesional, Tak Peduli Tekanan
Meskipun personel terbatas, Inspektorat menegaskan audit akan dilakukan dari hulu hingga hilir—mulai dari perencanaan, pencairan, realisasi fisik, hingga pemanfaatan dana.

Jika ditemukan indikasi kerugian negara, rekomendasi akan langsung dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

Bagi sejumlah pengamat lokal, sikap tegas Inspektorat menunjukkan adanya perubahan pola pengawasan: bukan lagi sekadar formalitas, namun benar-benar menguji integritas pemerintah desa.

Ujian Keharmonisan Sosial di Desa
Kasus Hilimbaruzo memperlihatkan bagaimana dugaan penyimpangan dana desa tidak hanya berdampak pada administrasi pemerintahan, tetapi juga relasi sosial di tingkat akar rumput.

Beberapa warga khawatir audit berkepanjangan akan memicu konflik horizontal, terutama antara pihak yang pro dan kontra terhadap laporan.

Namun, aktivis transparansi menegaskan bahwa proses hukum yang bersih justru menjadi cara terbaik menjaga keharmonisan jangka panjang.

Menanti Hasil Audit
Audit yang segera berjalan ini tidak hanya menentukan masa depan pengelolaan dana desa Hilimbaruzo, tetapi juga menjadi cerminan sejauh mana pemerintah daerah berani mengambil sikap dalam pengawasan anggaran.

Pada akhirnya, publik menunggu apakah audit ini akan benar-benar menemukan titik terang atau justru menjadi babak baru tarik-menarik kepentingan di tingkat desa.*