Jubir Budiman Tiang Sebut Dugaan Keterlibatan Anak Kemenko dan Petinggi Polda di Kasus Umalas Signature

JAKARTA — Polemik investasi pembangunan Apartemen Umalas Signature di Bali memasuki babak baru.

Juru Bicara Budiman Tiang, Ade Ratna Sari, meminta keadilan atas dugaan kriminalisasi terhadap kliennya yang kini berstatus terdakwa dalam kasus investasi tersebut.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Caribbe Commune Tomang, Jakarta, Minggu malam, 24 November 2025.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tindaklanjuti Video Viral Pemerasan oleh Kabid Propam, Tim Audit Dibentuk

Ade mengatakan kasus ini bukan sekadar sengketa bisnis, tetapi telah berkembang hingga menyeret nama seorang pengusaha yang disebutnya merupakan anak seorang menteri, serta dugaan keterlibatan oknum aparat di Polda Bali.

Ia menegaskan bahwa persoalan bermula dari Perjanjian Kerja Sama Nomor 33 tanggal 24 Desember 2021 antara Budiman Tiang dan dua WNA asal Rusia.

Berdasarkan kontrak, pihak pertama menyediakan tanah berstatus HGB untuk pembangunan usaha komersial, sementara pihak kedua bertanggung jawab atas seluruh biaya pembangunan hingga proyek siap dioperasionalkan.

Namun, menurut Ade, dalam perjalanan muncul indikasi penipuan.

Hingga kini pembangunan Apartemen Umalas Signature belum juga selesai, meski target awal rampung pada November 2023.

Dalam laporan keuangan perusahaan, proyek tersebut masih tercatat sebagai konstruksi berjalan.

Ade juga menyoroti temuan bahwa beberapa unit apartemen dijual menggunakan mata uang digital (crypto).

Ia menyebut hasil transaksi justru mengalir ke rekening pribadi salah satu WNA Rusia, bukan ke rekening resmi perusahaan.

"Dana dari penyewa masuk ke akun crypto pribadi direktur yang saat itu WNA. Sementara regulasi kita jelas, pembayaran properti wajib menggunakan rupiah," ujar Ade.

Ia mempertanyakan minimnya respons otoritas terkait.

"Ke mana peran PPATK, OJK, dan inspektorat pajak? Apakah pembayaran properti melalui crypto tidak berpotensi pelanggaran undang-undang mata uang atau penghindaran pajak?" katanya.

Di tengah ketidakjelasan aliran dana dan ketidakterbukaan laporan keuangan, Budiman Tiang justru ditetapkan sebagai terdakwa dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Ade mengklaim bahwa Budiman, selaku komisaris, berulang kali meminta laporan keuangan dari mitra WNA namun tak pernah menerima penjelasan memadai.

Ia kemudian merinci regulasi yang menurutnya berpotensi dilanggar dalam transaksi crypto, mulai dari UU Mata Uang Nomor 7/2011, aturan Bank Indonesia, hingga ketentuan perpajakan.

Dalam konferensi pers itu, Ade juga menyebut adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap salah satu perempuan yang terlibat dalam kasus tersebut, serta klaim penggunaan senjata oleh oknum tertentu saat mengamankan lokasi.

Semua tuduhan ini masih berupa klaim yang disampaikan pihak Budiman dan belum mendapat konfirmasi dari pihak-pihak yang dituding.

Ade lalu meminta perhatian Presiden RI Prabowo Subianto, Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra, Menteri Keuangan Purbaya, serta kementerian terkait lainnya.

"Saya minta persoalan ini diperhatikan. Jangan sampai pengusaha lokal merasa dikerjakan di negeri sendiri sementara ada transaksi crypto yang berpotensi merugikan negara," ujarnya.

Kasus ini masih berproses di pengadilan, sementara sejumlah pihak yang dituding belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Ade.*

(ad)

Polda Sumut Tindaklanjuti Video Viral Pemerasan oleh Kabid Propam, Tim Audit Dibentuk

Pelaku Penculikan dan Pembunuhan Alvaro Tidak Akhiri Hidup di Sel, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

Bayi 2 Bulan Dianiaya Hingga Tewas, Brigadir Ade Kurniawan Divonis 13 Tahun Penjara

52 Banjar Tampil Memukau di Festival Penjor 2025 Kerobokan, Babinsa Pastikan Keamanan

Sinergi Pemkab Buleleng dan Kemenkum Bali: Serahkan 34 Sertifikat HKI, Lindungi Karya Kreator Lokal dan Produk Unggulan

Inara Rusli Disebut Jadi Orang Ketiga, Ustaz Derry Sulaiman: Dia Rajin Mengaji!