Petani Bawang Merah Sumut Protes Harga Anjlok, Tuntut Hentikan Impor Ilegal
MEDAN Petani bawang merah di Sumatera Utara menggelar aksi protes besarbesaran pada Senin (30/3/2026), menuntut pemerintah segera mengh
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA- Advokat Yunasril Yuzar melaporkan dugaan adanya aliran dana bernilai miliaran rupiah terkait praktik pembebasan hukuman narapidana di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Laporan tersebut disampaikan secara resmi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi pada 20 Oktober 2025.
Dalam surat bernomor 100/YY-ADV/X/2025, Yunasril mengungkap dugaan penipuan yang dialami kliennya berinisial TI dengan kerugian mencapai Rp18 miliar.Baca Juga:
Dugaan bermula dari panggilan seorang pejabat Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng pada 2020 yang menginformasikan bahwa keluarga TI terpilih mengikuti program pembebasan hukuman, namun dengan syarat pembayaran sejumlah dana.
Yunasril menyebut kliennya diminta membayar biaya awal Rp12 miliar untuk proses administrasi di tingkat Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melalui rekening seseorang bernama Lyna Marlina.
Setelah dana terpenuhi, muncul permintaan tambahan Rp3 miliar untuk mempercepat verifikasi.
"Klien kami mengikuti seluruh permintaan, berharap proses pembebasan berjalan. Total dana yang keluar mencapai Rp18 miliar," ujar Yunasril.
Ia juga menjelaskan adanya pertemuan di Hotel Pavilion Surabaya pada November 2020, di mana seseorang yang disebut sebagai pejabat Mahkamah Agung bernama Boyke Bakti Mora memperlihatkan dokumen pembebasan hukuman yang belum ditandatangani. Klien kembali diminta dana Rp600 juta untuk penyelesaian dokumen tersebut.
Namun hingga 2024, pembebasan hukuman tidak pernah terealisasi.
Yunasril menyayangkan sikap pihak-pihak yang disebut dalam laporan, termasuk mantan Karutan Medaeng Handanu, yang menurutnya belum memberikan klarifikasi.
Ia juga menyinggung tanggung jawab pimpinan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur saat itu, merujuk pada prinsip respondeat superior yang menempatkan atasan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas tindakan bawahan.
"Nilai kerugian sangat besar. Pemerintah perlu menunjukkan empati dan langkah konkret, termasuk memastikan akuntabilitas pejabat yang diduga terlibat," katanya.
MEDAN Petani bawang merah di Sumatera Utara menggelar aksi protes besarbesaran pada Senin (30/3/2026), menuntut pemerintah segera mengh
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan peninjauan langsung terhadap Lapangan Kebun Bunga di Jalan Candi
OLAHRAGA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Stadion Teladan
OLAHRAGA
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyambut dengan penuh kebanggaan kedatangan Tgk. Habibi An Nawawi, Lc., M.TPL, yang berhasil
PEMERINTAHAN
MEDAN Program perlindungan bagi pekerja rentan yang digagas oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, telah memberikan dampak nyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menerima audiensi pihak Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut di ruang kerjanya pada Se
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa Indonesia harus tetap melanjutkan peranannya dalam misi p
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan I
NASIONAL
MEDAN Kasus sengketa internal keluarga yang berujung pada proses hukum terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Anna Br Sitepu, seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Farida Farichah memberikan apresiasi atas kinerja luar biasa yang ditunjukkan oleh Kop
EKONOMI