Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi yang diduga terjadi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT bitvonline.com/tag/pertamina/" target="_blank">Pertamina. Dalam pernyataannya pada Rabu (26/2/2025), Prabowo menegaskan pemerintah akan memastikan penegakan hukum berjalan dengan tegas terhadap segala bentuk korupsi.
"Lagi diurus itu semua ya. Lagi diurus semua. Oke! Kami akan bersihkan! Kami akan tegakkan (hukum, red.)," ujar Prabowo saat diminta komentarnya mengenai dugaan kasus korupsi di bitvonline.com/tag/pertamina/" target="_blank">Pertamina. Ia memastikan bahwa seluruh upaya hukum yang dijalankan pemerintah ditujukan untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia.
Pernyataan tegas Prabowo ini muncul setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) pada Senin (24/2/2025) malam menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT bitvonline.com/tag/pertamina/" target="_blank">Pertamina dan anak perusahaannya. Kasus ini mencakup periode 2018 hingga 2023.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Kerugian tersebut berasal dari berbagai tindakan korupsi, termasuk kerugian dalam ekspor minyak mentah domestik, impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor BBM, hingga kerugian pemberian kompensasi dan subsidi.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI