MEDAN — Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan dua orang saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek jalan dengan terdakwa mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting.
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Rabu, 26 November 2025.
JPU KPK Rudi Dwi Prastyono mengatakan satu saksi lainnya, Alexander Meliala, urung hadir lantaran terjebak bencana longsor di Sibolga.Baca Juga:
"Hari ini saksi hadir sebanyak dua orang. Satu saksi tidak hadir karena terjebak longsor dan banjir di Sibolga sehingga tidak bisa datang," ujar Rudi di ruang sidang utama.
Dalam persidangan yang memasuki agenda pemeriksaan saksi, dua saksi yang hadir ialah Edison Pardamean Togatorop dan Jepri Bangun.
Edison menjadi sorotan majelis hakim karena dinilai berputar-putar dalam memberikan keterangan.
Edison menyebut praktik suap dilakukan oleh pihak kontraktor yang kemudian diterima oleh Topan Ginting dan seorang pejabat lain bernama Rasuli.
"Yang menyuap adalah kontraktor Dalihan Natolu Grup, lalu menerima suap Pak Topan dan Rasuli," kata Edison.
Majelis hakim sempat menegur Edison karena dinilai tidak memberikan keterangan secara konsisten.
"Saudara jangan menutup-nutupi ya. Saudara telah bersumpah," ujar Hakim Anggota Mardison.
Topan Ginting sebelumnya ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan.
Ia disangkakan menerima suap senilai Rp 4 miliar dari dua rekanan yang juga tengah diadili dalam berkas terpisah: Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup (DNTG), dan anaknya Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Rayhan, Direktur PT Rona Na Mora (RNM).
Suap tersebut diberikan untuk memuluskan penunjukan perusahaan mereka sebagai pelaksana proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas dan Tapanuli Selatan tahun anggaran 2025.
Proyek itu terdiri dari Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu seharga Rp 96 miliar dan Jalan Hutalimbaru–Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar.
KPK menyebut Topan menerima uang Rp 50 juta sebagai bagian dari commitment fee sebesar 4 persen dari total nilai paket proyek yang mencapai Rp 231,8 miliar.
Fee itu diberikan untuk menjamin perusahaan milik Akhirun memenangkan proses penunjukan melalui e-catalog.
Topan kemudian memerintahkan bawahannya agar memenangkan perusahaan tersebut.
Selain proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sebagian paket juga berada di bawah Satker PJN Wilayah I Sumut.
Total nilai enam proyek dalam klaster tersebut mencapai sekitar Rp 231,8 miliar.
Topan Ginting terancam pidana maksimal 20 tahun penjara.*
(d/ad)
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
