DPR Minta Kejagung Transparan dalam Proses Praperadilan Tom Lembong

JAKARTA -Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bersikap transparan dan profesional dalam menangani praperadilan lanjutan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, pada Jumat, 22 November 2024.

Soedeson meminta agar Kejagung lebih berhati-hati dalam menjalankan proses hukum, terutama setelah adanya dugaan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) telah menyediakan kesaksian tertulis bagi dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang tersebut. Hal ini dianggap dapat merusak integritas proses hukum.

“Kami minta agar proses penyidikan yang dilakukan itu berjalan secara transparan dan akuntabel. Pihak penyidik, dalam hal ini Kejaksaan, harus benar-benar profesional. Tidak boleh sembarangan, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan hal teknis,” ujar Soedeson dalam keterangannya pada Sabtu, 23 November 2024.

Baca Juga:

• Dolar AS Melemah ke Level Rp16.373, Rupiah Menguat di Pembukaan Perdagangan
• Putin Tawarkan Kerja Sama Nuklir Damai dan Investasi Energi ke Indonesia

Soedeson menilai, jika terbukti bahwa dokumen tertulis yang digunakan oleh saksi ahli memiliki kesamaan isi, maka hal tersebut menunjukkan kurangnya profesionalisme dari pihak penyidik. “Kalau kalimat terakhirnya sama, ya kami sangat menyayangkan, ini jelas menunjukkan bahwa kami tidak menemukan profesionalisme dari pihak penyidik,” ujarnya.

Anggota Komisi III lainnya, Benny K Harman, juga mengingatkan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan sama bagi setiap individu, tanpa terkecuali. Menurutnya, asas persamaan di depan hukum harus dipenuhi, tanpa melihat status sosial atau jabatan seseorang.

Baca Juga:

• TPG Kepsek Taput Cair: Terimakasih Pak Bupati...!
• Curi Motor Saat Korban Salat, Pelaku Dit3mbak Polisi Usai Berupaya Kabur

“Asas bersamaan hukum itu intinya, hukum yang sama harus diterapkan kepada semua orang tanpa perbedaan. Jika ada pelanggaran hukum, maka sanksinya harus diterapkan kepada siapa pun yang melanggar hukum,” ujar Benny.

Benny juga menambahkan, transparansi dalam proses hukum adalah tanggung jawab aparat penegak hukum, dan keterbukaan tersebut sangat diperlukan untuk menghindari persepsi publik yang menyebut bahwa kasus ini bermuatan politik.

“Peristiwa hukum ini harus jelas apakah ini hukum pidana atau tidak, apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Jika sudah dipastikan ada tindak pidana, baru dicari siapa pelakunya,” kata Benny.

DPR pun meminta agar Kejaksaan Agung melalui Jampidsus memberikan laporan secara terbuka kepada Komisi III DPR terkait proses hukum yang melibatkan Tom Lembong, untuk menghindari prasangka yang tidak diinginkan.

“Kami meminta Kejaksaan Agung memberikan penjelasan secara terbuka dan lengkap kepada Komisi III tentang hal ini. Agar tidak ada tuduhan-tuduhan yang berkembang di luar sana. Kami ingin agar semuanya jelas,” kata Soedeson.

Kejagung sendiri masih belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan transparansi dari DPR.

(N/014)

Dolar AS Melemah ke Level Rp16.373, Rupiah Menguat di Pembukaan Perdagangan

Putin Tawarkan Kerja Sama Nuklir Damai dan Investasi Energi ke Indonesia

TPG Kepsek Taput Cair: Terimakasih Pak Bupati...!

Curi Motor Saat Korban Salat, Pelaku Dit3mbak Polisi Usai Berupaya Kabur

BCA Gelar Data Conference 2025, Dorong Penerapan AI yang Etis dan Bertanggung Jawab di Indonesia

Sekjen Pemuda Pancasila: Jika Dianggap Meresahkan, Pemerintah Harus Bina Kami