Akses Mobil ke Panton Luas Lumpuh Diterjang Longsor, Polsek Tapaktuan Berjibaku Buka Jalur
TAPAKTUAN Personel Polsek Tapaktuan, Polres Aceh Selatan, bergerak cepat menangani tanah longsor yang menutup sebagian badan jalan menuju
PERISTIWA
JAKARTA- Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) secara resmi menyatakan muktamar yang digelar di Jakarta ilegal dan inkonstitusional.
Menurut PB PII, forum tersebut dipaksakan oleh sekelompok anggota Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) tanpa memperhatikan kesiapan substansi dan mekanisme organisasi yang sah.
Sikap tegas ini muncul setelah PB PII menyoroti berbagai indikasi pemaksaan agar muktamar tetap berjalan meski persiapannya sangat terburu-buru.
Salah satu bukti ketidaksiapan fatal adalah penyusunan draf materi persidangan yang baru rampung satu hari sebelum pelaksanaan (H-1).
"Bagaimana mungkin sebuah muktamar yang menentukan arah gerak PII ke depan materinya baru selesai H-1? Draf GBHO dan aturan lainnya dikebut sembarangan. Ini bukan untuk kepentingan kader, melainkan demi agenda pragmatis segelintir orang di panitia," ujar sumber resmi PB PII.
PB PII juga menegaskan bahwa SC dan OC seharusnya hanya berfungsi sebagai badan ad hoc untuk membantu teknis pelaksanaan.
Namun, kedua badan ini justru memosisikan diri di atas PB PII dan mengambil keputusan strategis yang melampaui wewenang.
"Kedudukan SC dan OC hanya alat kelengkapan, sifatnya ad hoc. Mereka tidak berhak memaksakan muktamar berjalan di atas ketidaksiapan. Ketika panitia mendikte struktur pimpinan tertinggi, ini adalah kudeta prosedural," lanjut sumber tersebut.
PB PII menilai kekacauan ini disebabkan oleh agenda tersembunyi sekelompok orang di dalam SC dan OC yang ingin muktamar tetap jalan tanpa memperhatikan kualitas dan legalitas.
Akibatnya, PB PII menginstruksikan seluruh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) untuk tidak melegitimasi forum ilegal tersebut.
"Penyelamatan organisasi dari praktik instan dan pemaksaan kehendak adalah prioritas utama saat ini," tegas PB PII.*
TAPAKTUAN Personel Polsek Tapaktuan, Polres Aceh Selatan, bergerak cepat menangani tanah longsor yang menutup sebagian badan jalan menuju
PERISTIWA
BENER MERIAH Kapolres Bener Meriah AKBP Ricki Nugraha melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Polsek Syiah Utama, Kamis (17/9/2026). Dal
PEMERINTAHAN
BATU BARA Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan Pemerintah Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Ka
NASIONAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menandatangani komitmen bersama perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan ko
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendorong percepatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewen
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution mengunjungi Gedung PKK Kota Tanjungba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menargetkan 1.000 siswa menerima bantuan melalui Program Tebus Ijazah pada 2026. Hingga saat ini, seba
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui banyak terjadi kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan program Makan Be
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menilai perombakan kabinet atau reshuffle menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan hal yang lo
POLITIK
SIKKA Penyintas gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih kepada Presi
NASIONAL