Polda Sumbar Bantah Perlakuan Istimewa AKP Dadang, Sanksi Tegas Menanti

SUMBAR- Kasus penembakan tragis yang melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, terhadap Kasat Reskrim AKP Ulil Ryanto Anshari, terus menuai perhatian publik. Peristiwa tersebut mencuat setelah muncul foto-foto AKP Dadang yang sedang diperiksa tanpa borgol dan tampak merokok di ruang penyelidikan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, turut angkat bicara mengenai dugaan perlakuan istimewa terhadap AKP Dadang. Ia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi dan menindak tegas pelaku, baik dari aspek pidana maupun etik.

“Kami yakin Pak Kapolri akan menindak tegas anggota yang melanggar. Kalau standarnya Pak Listyo Sigit, orang seperti ini pasti tidak ada ampun. Proses pidana dan etik harus dijalankan seberat-beratnya,” ujar Habiburokhman, Jumat (22/11/2024).

Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Dwi Sulistiawan menjelaskan bahwa perlakuan terhadap AKP Dadang bukan bentuk pengistimewaan, melainkan strategi untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap dari pelaku.

“Kita sedang menghadapi anggota yang diduga mengalami gangguan mental. Kalau kita gunakan kekerasan atau pendekatan yang keras, dia mungkin tidak akan terbuka. Jadi, kita perlakukan dengan baik agar dia terus terang,” ujar Dwi.

Dwi juga memastikan bahwa tindakan ini adalah langkah taktis agar penyelidikan berjalan lancar. “Foto-foto yang beredar itu diambil saat pemeriksaan. Itu bagian dari upaya agar pelaku bisa mengakui apa yang sudah dia perbuat secara jujur,” lanjutnya.

Kombes Dwi menegaskan bahwa AKP Dadang akan menghadapi sanksi tegas sesuai prosedur. “Kapolda sudah jelas menyampaikan bahwa dalam waktu seminggu, pelaku akan diproses untuk PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Proses pidana juga tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Ia memastikan bahwa kasus ini akan ditangani secara transparan dan sesuai dengan aturan hukum. “Tidak ada yang ditutupi. Pelaku akan mendapatkan sanksi baik dari sisi etik maupun pidana.”

Di sisi lain, Habiburokhman meminta agar kasus yang menjadi latar belakang pertikaian ini juga diusut tuntas. “Jangan hanya fokus pada penembakan, tetapi selidiki pula penyebab awal konflik tersebut. Hal ini penting agar tidak ada potensi peristiwa serupa di kemudian hari,” tegasnya.

Ia berharap Kapolri segera mengambil langkah untuk memperbaiki kinerja institusi, khususnya dalam mengelola konflik internal di tubuh Polri.

Kasus penembakan ini menjadi perhatian luas masyarakat, terutama karena menyangkut sesama aparat penegak hukum. Dengan janji penanganan tegas dari Polda Sumbar dan desakan DPR, publik kini menanti keadilan ditegakkan demi menjaga kepercayaan terhadap institusi Polri.

(johansirait)