Bareskrim Polri Perkuat Kerja Sama Internasional untuk Pemberantasan TPPO

JAKARTA- Bareskrim Polri semakin gencar menindak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Polri memperkuat langkah penegakan hukum dengan menggandeng negara-negara lain, mengingat TPPO merupakan kejahatan lintas negara atau transnational crime. Langkah ini bertujuan untuk memberantas sindikat perdagangan manusia yang tidak hanya melibatkan jaringan domestik, tetapi juga pihak-pihak luar negeri.

Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, dalam keterangannya di Mabes Polri pada Jumat (22/11/2024) menegaskan bahwa dampak TPPO sangat luas dan serius. “TPPO tidak hanya bertentangan dengan pemuliaan harkat dan martabat manusia, tetapi juga berpotensi mengeksploitasi anak-anak di bawah umur secara seksual,” ungkap Wahyu. Menurutnya, TPPO adalah ancaman besar yang memerlukan perhatian seluruh negara di dunia, mengingat dampaknya yang merusak di banyak lapisan masyarakat.

Malaysia menjadi salah satu negara yang banyak menjadi tujuan perdagangan manusia, mengingat kedekatannya dengan wilayah Indonesia. Banyak wilayah Indonesia, seperti Kalimantan dan Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga memudahkan akses dan perpindahan korban. Selain itu, jalur laut yang lebih mudah dijangkau juga menjadi salah satu cara bagi pelaku perdagangan orang untuk membawa korban ke luar negeri. “Aksesnya lebih mudah. Wilayah perbatasan Indonesia ini panjang, bisa melalui jalur laut atau darat, lebih mudah untuk kita ketahui dibandingkan kalau lewat pesawat,” kata Wahyu menambahkan.

TPPO yang terorganisir menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Wahyu mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, sindikat ini memiliki pemodal utama atau cukong yang berada di luar negeri, khususnya di Malaysia. “Kita harus terus berkoordinasi dengan negara-negara terkait, termasuk bekerja sama dengan kepolisian internasional untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya. Saat ini, Polri telah melakukan kerja sama yang baik dengan kepolisian beberapa negara, termasuk Polis Diraja Malaysia (PDRM), untuk mengungkap jaringan cukong TPPO yang beroperasi lintas negara.

Salah satu contoh keberhasilan kerja sama internasional adalah penangkapan buron kasus judi online di Filipina. Penangkapan ini terjadi berkat koordinasi langsung antara Bareskrim Polri dan kepolisian Filipina melalui mekanisme Police-to-Police (P2P). Wahyu menyebutkan, kerja sama ini mempercepat proses hukum dan meminimalisir kendala yang bisa terjadi melalui saluran-saluran resmi yang panjang.

Sejak 22 Oktober hingga 22 November 2024, Bareskrim Polri dan sejumlah Polda di seluruh Indonesia berhasil mengungkap 397 kasus TPPO. Dalam periode tersebut, 482 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 904 korban yang sebagian besar adalah pekerja migran berhasil diselamatkan. Wahyu juga menekankan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan negara-negara tetangga guna memberantas TPPO secara menyeluruh.

“Kami berkomitmen untuk terus memberantas TPPO dan menindak tegas sindikat yang terlibat. Kerja sama dengan negara lain sangat penting untuk mempercepat proses penegakan hukum dan melindungi korban,” tutup Wahyu.

(JOHANSIRAIT)