Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO – Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.
Putusan sela ini dibacakan Selasa (9/12/2025) dalam Perkara Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt, yang diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto.
Majelis hakim menolak eksepsi dari Tergugat I–IV, yang terdiri dari Presiden Jokowi, Rektor UGM Prof. Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Prof. Wening, serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terkait kewenangan absolut pengadilan.Baca Juga:
PN Solo dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hakim juga memerintahkan agar proses pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan penundaan penentuan biaya perkara hingga putusan akhir dibacakan.
Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Selasa, 23 Desember 2025, dengan agenda pembuktian surat dari pihak penggugat.
Humas PN Solo, Subagyo, menyampaikan, "Para penggugat diminta mengunggah bukti surat bermeterai sebelum tanggal persidangan. Bukti lengkap harus dibawa pada sidang 23 Desember 2025 pukul 10.00 WIB."
Kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, menyebut putusan sela ini sebagai kemenangan publik.
"Penolakan eksepsi menunjukkan perkara ini layak diuji secara terbuka. Ini kemajuan signifikan dalam membuka ruang transparansi bagi rakyat Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum Presiden Jokowi, YB Irpan, menyatakan pihaknya menghormati putusan sela tersebut dan akan mengikuti proses selanjutnya.
Perkara ini sebelumnya memicu perhatian publik karena penggugat ingin melihat ijazah asli Presiden Jokowi, yang sempat ditolak untuk diperlihatkan.
Sidang digelar secara e-litigasi sehingga seluruh pihak hadir secara virtual.*
(km/ad)
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL
JAKARTA Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS)Israel dan Iran kini memasuki bulan kedua, dengan dampak serius pada jalur
EKONOMI
JAKARTA Kabar baik bagi para survivor Free Fire! Garena kembali memberikan deretan kode redeem terbaru yang bisa diklaim secara gratis p
ENTERTAINMENT
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK),
HUKUM DAN KRIMINAL