GOWA - Aparat Kepolisian Resor Gowa masih mendalami kasus dugaan illegal logging yang mengakibatkan kerusakan parah hutan lindung di Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) mengungkap adanya perubahan kontur kawasan hutan, mulai dari penimbunan anak sungai hingga perataan gunung.
Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman mengatakan aktivitas penebangan liar di lokasi saat ini telah dihentikan.Baca Juga:
Polisi juga telah memasang garis pembatas di kawasan tersebut untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
"Dari hasil olah TKP, kami menemukan fakta mengejutkan. Ada anak sungai yang ditimbun dan gunung yang diratakan menggunakan tanah. Ini pelanggaran berat karena mengubah bentang alam kawasan hutan lindung," kata Aldy, Senin, 15 Desember 2025.
Menurut Aldy, aparat masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak untuk mengungkap aktor di balik aktivitas perusakan hutan tersebut.
Sejumlah terlapor telah dipanggil secara resmi, namun hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik.
Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Gowa Ipda Nouva Tanjung mengatakan pihaknya telah memeriksa tiga orang saksi, termasuk dari unsur kehutanan.
"Saksi sudah kami periksa, sementara terlapor belum hadir meski pemanggilan tertulis sudah dilayangkan," ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah aparat gabungan yang dipimpin Wakil Bupati Gowa Darmawansyah Muin dan Kapolres Gowa melakukan penggerebekan pada Jumat dini hari, 12 Desember 2025.
Meski tidak menemukan aktivitas penebangan saat itu, polisi mendapati jejak alat berat dan kerusakan hutan dalam skala luas.
Puluhan hektar hutan lindung dilaporkan gundul. Pohon-pohon pinus yang sebelumnya mendominasi kawasan tersebut kini nyaris hilang.
Kerusakan itu dikhawatirkan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan longsor.
Wakil Bupati Gowa Darmawansyah Muin menyatakan keprihatinannya atas kondisi hutan yang rusak. Menurut dia, kawasan tersebut memiliki fungsi vital sebagai daerah resapan air.
"Hutan ini sangat penting untuk mencegah longsor dan banjir. Meski bukan kewenangan langsung pemerintah kabupaten, dampaknya akan dirasakan masyarakat Gowa dan bahkan Kota Makassar," kata Darmawansyah.
Polisi memastikan penyelidikan akan terus berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjerat pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*
(km/ad)
ACEH BESAR Menjaga alam dan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keimanan bagi setiap umat Islam. Hal ini ditegaskan Tgk. Awa
AGAMA
PADANGSIDIMPUAN Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA, Baron Harahap, menegaskan pentingnya peran aktif rakyat Indonesia dalam menjaga kedaula
NASIONAL
MEDAN Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menindak tegas peredaran narkoba di kawasan Rel Kereta Api, Tembung, Kamis (18/12/2025) s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pimpinan Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara, Budi Cahyanto, melepas pengiriman 320 ton beras menggunakan KRI Banda Aceh593 menuj
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan masyarakat diperbolehkan memanfaatkan kayukayu gelondongan yang terbawa arus
NASIONAL
BIREUEN Mantan Kepala Desa (Kades) Karieng, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Aceh, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen atas d
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke77 p
NASIONAL
GIANYAR Kepolisian Resor Gianyar menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Agung 2025 sebagai bentuk kesiapan pengamanan perayaan Natal
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2026 naik sebesar 7,9 persen. Kenaikan tersebut di
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan menemukan sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) tidak membayar Pajak Hiburan sebagaimana mestinya. Para pengel
EKONOMI
