JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan kehutanan dan industri pulp yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
Perusahaan tersebut dituding berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang memicu banjir dan longsor parah di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Perintah tersebut disampaikan Presiden kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.Baca Juga:
Instruksi itu muncul setelah Prabowo meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Sumatera Utara pada Sabtu, 13 Desember 2025.
"Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL," kata Raja Juli Antoni kepada wartawan di Istana Kepresidenan.
Menteri Kehutanan menyebutkan proses audit akan melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimiliki perusahaan tersebut.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki ditugaskan secara khusus untuk memonitor dan mengawal jalannya audit.
"Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama, hasil audit akan kami sampaikan kepada publik. Dari situ akan ditentukan apakah izin PBPH mereka dicabut atau dilakukan rasionalisasi," ujar Raja Juli.
PT Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan pulp terbesar yang beroperasi di Sumatera Utara.
Perusahaan ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Inti Indorayon Utama dan memiliki sejarah panjang konflik dengan masyarakat adat sejak dekade 1980-an, terutama terkait isu lahan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya sumber penghidupan warga di kawasan Danau Toba.
Kepemilikan TPL juga kerap menjadi sorotan. Perusahaan tersebut sebelumnya diketahui berada di bawah kendali kelompok usaha Sukanto Tanoto (RGE Group), meski belakangan disebut telah beralih ke Allied Hill Limited.
Hingga kini, pemerintah belum secara terbuka mengungkap struktur kepemilikan akhir perusahaan tersebut.
LAMPUNG Polda Lampung menggelar sosialisasi pentingnya pemahaman terhadap Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
GIANYAR Kapolres Gianyar AKBP Chandra C. Kesuma, S.I.K., M.H., memimpin Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke77 Tahun 2025 di Lapangan
NASIONAL
DENPASAR Persidangan kasus pencurian di PT Destinasi Lestari kembali mencuatkan polemik soal keterlibatan dua terdakwa. Kuasa hukum Micha
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN Puluhan ribu kubik kayu gelondongan yang mengalir di Sungai Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), memicu pole
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU UTARA Sejarah baru tercipta di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Untuk pertama kalinya sejak kabupaten ini berdiri, jaba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui Kementerian Keuangan menghadapi tekanan meningkat dari permintaan belanja kemente
EKONOMI
OlehMartin Dennise Silaban. DALAM beberapa tahun terakhir, anak muda di berbagai negara dari Eropa hingga Asia berkalikali muncul sebagai
OPINI
MEDAN Umat Islam bersiap menyambut datangnya bulan Rajab 1447 Hijriah, salah satu dari empat bulan mulia dalam kalender Islam. Berdasark
AGAMA
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan mengguyur seba
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi
NASIONAL
