Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
KARAWANG – Mantan Direktur Utama PD Petrogas Persada Karawang, Giovanni Bintang Rahardjo, dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, Rabu (17/12/2025).
Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agus Komarudin bersama anggota Novian Saputra dan Jeffry Yetta Sinaga, dalam amar Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bandung.
Giovanni dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001.Baca Juga:
Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 150 juta, dengan ketentuan subsidiair tiga bulan kurungan.
Giovanni diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 5,145 miliar. Jika tidak mampu membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang, atau dijatuhi pidana tambahan satu tahun.
Kasi Pidsus Kejari Karawang sekaligus JPU, Tri Yulianto Satyadi, mengatakan vonis ini menegaskan bahwa setiap perbuatan korupsi akan ditindak tegas melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.
"Kejaksaan Negeri Karawang berkomitmen menegakkan hukum secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ujar Tri.
Kasus korupsi ini bermula dari tindakan Giovanni selama menjabat Dirut PD Petrogas Persada antara 2019 hingga 2024, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 7,115 miliar.
Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan Giovanni sebagai tersangka pada 18 Juni 2025.
Vonis ini menjadi peringatan bagi pejabat BUMD agar menjalankan amanah publik dengan penuh tanggung jawab dan menghindari praktik korupsi yang merugikan negara.*
(k/dh)
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL