KPK: Korupsi Dana Bencana BNPB Jadi Ironi di Tengah Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Ben
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN –Hutan Batangtoru, Tapanuli Selatan, kembali menjadi sorotan.
Hilangnya tutupan hutan di ekosistem ini diduga menjadi salah satu faktor utama banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi belakangan ini.
Sejumlah pihak, baik individu maupun perusahaan, disebut terlibat dalam pengurangan tutupan hutan, sehingga memicu kerusakan lingkungan yang signifikan.Baca Juga:
Ketua Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Utara, Hendrawan Hasibuan, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang objektif dan transparan terhadap pelaku deforestasi, baik perorangan maupun korporasi.
"Hilangnya satu batang pohon pun merupakan kejahatan karena berdampak pada deforestasi yang menyebabkan banjir dan longsor. Tidak boleh ada perlakuan tebang pilih dalam penegakan hukum," kata Hendrawan, Rabu (17/12/2025).
Bareskrim Polri sebelumnya telah memeriksa 17 orang terkait temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Batangtoru.
Selain itu, beberapa perusahaan besar yang beroperasi di hulu dan hilir DAS Batangtoru juga menjadi sorotan. Di antaranya:
- PT Agincourt Resources (pertambangan emas)
- PT North Sumatra Hydro Energy (PLTA)
- PT Sago Nauli Plantation (perkebunan sawit)
- PTPN III Batangtoru Estate (perkebunan sawit)
Tak hanya perusahaan, 12 individu pemegang hak atas tanah (PHAT) juga diduga melakukan pembalakan liar di wilayah hutan.
Beberapa PHAT ini berada di dekat DAS Batangtoru, sementara lainnya melakukan aktivitas di ekosistem kritis tersebut.
Dari daftar PHAT, sebagian masih aktif namun dibekukan izin pengelolaannya.
Hendrawan menegaskan, penindakan harus sesuai kapasitas pelaku dan berdasarkan bukti.
"Semua yang menyebabkan hilangnya tutupan hutan harus bertanggung jawab secara hukum," ujarnya.
Para aktivis lingkungan berharap pemerintah dan aparat hukum bisa bergerak cepat, menegakkan aturan, dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Kondisi ini menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa ekosistem Batangtoru memiliki nilai strategis dan ekologis yang harus dijaga demi kelangsungan hidup masyarakat sekitar.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Ben
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan menggunakan dana
HUKUM DAN KRIMINAL
LIMAPULUH KOTA Windy Rahma Putri, 25 tahun, asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, ditemukan meninggal dunia setelah tergelincir saat man
PERISTIWA
LABUHANBATU Mobil tahanan Polres Labuhanbatu terlibat kecelakaan dengan truk Mitsubishi tronton di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 2
PERISTIWA
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir, menyatakan bersyukur setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan silaturahmi sekaligus perpisahan dari Konsul Jenderal Jepang di Medan,
PEMERINTAHAN
BINJAI SMA Negeri 1 Binjai menggelar kegiatan Leadership Meet bertajuk SMANSA FUTURE LEADER pada Jumat, 16 Oktober 2026, di Aula BKD B
PENDIDIKAN
MEDAN Kejaksaan Agung menetapkan Anwar Lawden (AL), direktur sekaligus corporate secretary PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), sebagai tersa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara dihentikan sementara atau disesuaikan menyusul pemberlaku
NASIONAL
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara memastikan tidak ada lagi titik api atau hotspot kebakaran hutan dan lah
PEMERINTAHAN