JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 dibuat sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatasan penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi.
Menurut Sigit, Perpol ini disusun dengan tetap menghormati keputusan MK dan membuka ruang perbaikan apabila ada redaksi yang keliru.
"Perpol yang kemarin kita keluarkan, tentunya sudah mulai tahapan konsultasi baik dengan kementerian/lembaga maupun sumber-sumber terkait agar tidak salah langkah," ujar Sigit di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).Baca Juga:
Kapolri menegaskan, pihaknya tidak berada dalam posisi menentang keputusan MK. Justru, Polri ingin memastikan seluruh amanat putusan dapat dijalankan dengan tegas dan jelas.
Ia menambahkan, meski Polri hanya bisa membuat Perpol untuk mengatur internal, pemerintah bisa mempertimbangkan peningkatan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) atau revisi Undang-Undang Polri untuk memperjelas regulasi tersebut.
"Bisa perpolnya direvisi, bisa langsung diperbaiki di PP," jelas Sigit.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan Perpol 10/2025 mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri aktif dari struktur organisasi Polri ke kementerian/lembaga tertentu.
Hal ini merujuk pada beberapa regulasi, antara lain:
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 28 ayat (3)
- UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 19 ayat 2b)
- PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Pasal 147)
Trunoyudo menyebutkan, Perpol ini menjadi pedoman bagi anggota Polri yang ditempatkan di kementerian/lembaga seperti: Kemenko Polkam, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenkes, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kemen KP, Lembaga Ketahanan Nasional, OJK, BNN, BNPT, BIN, BSSN, dan KPK.
Dengan langkah ini, Polri berharap dapat menjalankan amanat MK secara transparan dan memastikan pembatasan penugasan anggota Polri di instansi lain sesuai aturan hukum.*
(d/ad)
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
