Surati Prabowo, Andrie Yunus Sebut Pengadilan Militer Kasusnya Tak Legitimate
JAKARTA Aktivis Andrie Yunus menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpanya. Dalam sura
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan langkah-langkah pencegahan korupsi di program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul temuan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi penyalahgunaan anggaran.
Menurut Dadan, pengelolaan dana MBG telah dibuat sistematis melalui virtual account yang divalidasi oleh perwakilan BGN dan mitra.
"Keduanya harus sepakat agar dana bisa digunakan," ujar Dadan, Jumat (26/12/2025).Baca Juga:
Sistem ini memungkinkan pengadaan bahan baku dan operasional MBG dilakukan at cost, sehingga fluktuasi harga di daerah tidak memengaruhi kualitas menu.
"Rp10.000 menjadi patokan dasar, namun di Papua bisa mencapai Rp60.000. Jika harga turun, kelebihan tidak menjadi keuntungan, tapi di-carry over," jelasnya.
Dadan juga menekankan pentingnya integritas bagi seluruh struktural BGN maupun Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Langkah pencegahan ini merespons temuan KPK yang menunjukkan beberapa celah korupsi dalam program prioritas nasional.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyebut, dari 20 kajian strategis sepanjang 2025, MBG memiliki risiko sistemik terkait pengadaan melalui Bantuan Pemerintah (Banper).
Hal ini berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan, meningkatkan konflik kepentingan, dan melemahkan transparansi serta akuntabilitas.
"KPK telah menyampaikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti para pemangku kepentingan," kata Johanis saat konferensi pers laporan kinerja KPK 2025 di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).
BGN menyambut masukan KPK dengan menekankan pengawasan ketat dan sistem digital untuk memastikan MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas korupsi.*
JAKARTA Aktivis Andrie Yunus menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpanya. Dalam sura
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untu
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengumpulkan pengurus daerah partainya dalam agenda penguatan organisasi di Sekolah Parta
POLITIK
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil mendatangi Istanna Kepresidenan, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan surat dari korban penyiraman air keras,
NASIONAL
JAKARTA Helikopter PKCFX yang dioperasikan PT Matthew Air Nusantara jatuh di kawasan hutan Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sanggau, Kali
PERISTIWA
JAKARTA Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Laha
POLITIK
JAKARTA Kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang digital terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah m
NASIONAL
SEKADAU Kecelakaan helikopter PKCFX milik PT Matthew Air di perbukitan Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mene
PERISTIWA