Usulan Anak Keluarga Mampu Tak Dapat MBG Dikritik, DPR Soroti Potensi Kecemburuan di Sekolah
JAKARTA Wacana pembatasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu menuai perhatian DPR RI. Wak
NASIONAL
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan langkah-langkah pencegahan korupsi di program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul temuan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi penyalahgunaan anggaran.
Menurut Dadan, pengelolaan dana MBG telah dibuat sistematis melalui virtual account yang divalidasi oleh perwakilan BGN dan mitra.
"Keduanya harus sepakat agar dana bisa digunakan," ujar Dadan, Jumat (26/12/2025).Baca Juga:
Sistem ini memungkinkan pengadaan bahan baku dan operasional MBG dilakukan at cost, sehingga fluktuasi harga di daerah tidak memengaruhi kualitas menu.
"Rp10.000 menjadi patokan dasar, namun di Papua bisa mencapai Rp60.000. Jika harga turun, kelebihan tidak menjadi keuntungan, tapi di-carry over," jelasnya.
Dadan juga menekankan pentingnya integritas bagi seluruh struktural BGN maupun Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Langkah pencegahan ini merespons temuan KPK yang menunjukkan beberapa celah korupsi dalam program prioritas nasional.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyebut, dari 20 kajian strategis sepanjang 2025, MBG memiliki risiko sistemik terkait pengadaan melalui Bantuan Pemerintah (Banper).
Hal ini berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan, meningkatkan konflik kepentingan, dan melemahkan transparansi serta akuntabilitas.
"KPK telah menyampaikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti para pemangku kepentingan," kata Johanis saat konferensi pers laporan kinerja KPK 2025 di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).
BGN menyambut masukan KPK dengan menekankan pengawasan ketat dan sistem digital untuk memastikan MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas korupsi.*
(bi/ad)
JAKARTA Wacana pembatasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu menuai perhatian DPR RI. Wak
NASIONAL
JAKARTA Ahli Hukum Perbankan sekaligus mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menilai duga
NASIONAL
Oleh Samuel F. SilaenDI tengah optimisme yang terus disampaikan pemerintah mengenai prospek ekonomi nasional, Indonesia sesungguhnya mengha
OPINI
GARUT Tragedi meninggalnya seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) saat mendampingi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) d
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah menutup perdagangan akhir pekan dengan kinerja impresif. Mata uang Garuda tercatat sebagai yang paling kuat d
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memerintahkan penanganan cepat terhadap seorang warga penderita tumor
KESEHATAN
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara Japorman Saragih menjagokan Tim Nasional Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga nelayan di Kabupaten Nias S
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Kepulauan Nias kepada Duta
PARIWISATA