JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan menghentikan kasus dugaan suap dan rasuah terkait izin tambang nikel di Konawe Utara.
Penyebab penghentian ini, menurut KPK, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak menghitung kerugian negara, dengan alasan tambang yang belum dikelola belum tercatat sebagai keuangan negara atau daerah.
"Dalam surat BPK disampaikan bahwa kerugian negara tidak bisa dihitung karena tambang yang belum dikelola tidak tercatat sebagai keuangan negara atau daerah," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).Baca Juga:
Budi menambahkan, KPK meyakini perusahaan pengelola tambang melakukan tindakan rasuah.
Namun, auditor menilai klaim kerugian yang diajukan penyidik belum dapat ditindaklanjuti.
"Termasuk tambang yang dikelola perusahaan swasta tidak masuk dalam lingkup keuangan negara," ucapnya.
Akibat ketidakpastian data kerugian negara, KPK terpaksa menghentikan proses hukum demi kepastian hukum para tersangka.
Eks Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel.
Ia diduga melakukan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya.
Aswad diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun, angka yang berasal dari penjualan produksi nikel melalui perizinan yang melawan hukum.
Setelah mencabut secara sepihak kuasa pertambangan yang mayoritas dikuasai PT Antam, Aswad menerima pengajuan izin eksplorasi dari delapan perusahaan dan menerbitkan 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.
Beberapa izin tersebut bahkan telah sampai tahap produksi dan diekspor.
BANDA ACEH Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, menerima penyerahan wakaf tanah seluas 5.611 meter persegi da
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kot
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung kondisi Jembatan Batang Angkola di Padang
PEMERINTAHAN
MADINA Tim gabungan Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menyita 14 unit ekskavator dari lokasi tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut purapura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
