KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Komisi Asuransi Kapal Pelni, Negara Rugi Rp15,6 Miliar
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan menghentikan kasus dugaan suap dan rasuah terkait izin tambang nikel di Konawe Utara.
Penyebab penghentian ini, menurut KPK, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak menghitung kerugian negara, dengan alasan tambang yang belum dikelola belum tercatat sebagai keuangan negara atau daerah.
"Dalam surat BPK disampaikan bahwa kerugian negara tidak bisa dihitung karena tambang yang belum dikelola tidak tercatat sebagai keuangan negara atau daerah," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).Baca Juga:
Budi menambahkan, KPK meyakini perusahaan pengelola tambang melakukan tindakan rasuah.
Namun, auditor menilai klaim kerugian yang diajukan penyidik belum dapat ditindaklanjuti.
"Termasuk tambang yang dikelola perusahaan swasta tidak masuk dalam lingkup keuangan negara," ucapnya.
Akibat ketidakpastian data kerugian negara, KPK terpaksa menghentikan proses hukum demi kepastian hukum para tersangka.
Eks Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel.
Ia diduga melakukan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya.
Aswad diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun, angka yang berasal dari penjualan produksi nikel melalui perizinan yang melawan hukum.
Setelah mencabut secara sepihak kuasa pertambangan yang mayoritas dikuasai PT Antam, Aswad menerima pengajuan izin eksplorasi dari delapan perusahaan dan menerbitkan 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.
Beberapa izin tersebut bahkan telah sampai tahap produksi dan diekspor.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapala
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran narkotika jaringan MalaysiaMedan dengan menangkap seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan perlindungan sosial bagi seluruh
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atau Rico Waas menegaskan keinginannya agar Kota Medan tetap mempertahankan ruang hijau m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Usia manusia yang mencapai 100 tahun atau lebih selalu menjadi perhatian dunia. Kelompok yang dikenal sebagai centenarian ini di
KESEHATAN
JAKARTA Partai Gerindra menyatakan optimistis tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan kembali menin
POLITIK
JAKARTA Kehadiran layar sentuh atau touchscreen membuat tombol fisik pada smartphone semakin jarang ditemukan. Hampir seluruh ponsel mod
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi w
NASIONAL
BATU BARA Peristiwa dugaan pencurian komponen sepeda motor yang terjadi di halaman Masjid Al Muallim, Dusun Mesjid, Desa Lalang, Kecamat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam pada perdagangan Sabtu, 1 Agustus 2026, bergerak bervariasi untuk setiap uku
EKONOMI