MK Tolak Permohonan Hasto Kristiyanto Soal Pasal Obstruction of Justice UU Tipikor
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kepolisian mengungkap modus baru penyelundupan narkotika jaringan antarpulau dengan memanfaatkan truk towing sebagai sarana pengangkutan.
Dua orang kurir berinisial MJ (29) dan IS (41) ditangkap setelah diduga membawa sabu seberat sekitar 100 kilogram yang disembunyikan di dalam mobil dan diangkut dari Sumatera menuju wilayah Jabodetabek.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan sabu tersebut diselundupkan menggunakan truk derek yang mengangkut lima unit kendaraan.Baca Juga:
Salah satu mobil, jenis Mitsubishi Pajero, diketahui berisi narkotika dalam jumlah besar.
"Towing itu membawa lima mobil, dan di salah satu mobil terdapat sabu," kata Susatyo dalam konferensi pers di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Desember 2025.
Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro menjelaskan penggunaan towing menjadi tantangan tersendiri bagi aparat karena narkotika tidak tampak secara kasat mata.
Polisi telah melakukan pemantauan terhadap jaringan tersebut selama sekitar dua pekan sebelum penangkapan dilakukan.
"Modus ini berbeda. Kalau dilihat sekilas, tidak terlihat adanya narkoba. Kami melakukan pemantauan kurang lebih dua minggu," ujar Wisnu.
Menurut Wisnu, modus pengangkutan narkoba menggunakan towing baru digunakan oleh jaringan tersebut dalam kurun waktu sekitar satu bulan. Kedua tersangka disebut sebagai pemain baru yang berperan sebagai kurir.
Penangkapan pertama dilakukan terhadap MJ di wilayah Kota Bekasi pada 24 Desember 2025. Dari tangan MJ, polisi menyita 50 bungkus sabu dengan berat bruto sekitar 53 kilogram.
Pengembangan kasus kemudian mengarah pada satu unit towing lain yang mengangkut mobil Pajero berisi narkotika.
Polisi selanjutnya menangkap IS di wilayah Kabupaten Bekasi dan menyita 49 bungkus sabu dengan berat bruto sekitar 50 kilogram.
Total barang bukti yang diamankan mencapai lebih dari 100 kilogram sabu.
Kepada penyidik, kedua tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang pengendali berinisial SRSL, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Polisi masih memburu SRSL dan menelusuri jaringan yang lebih luas.
Kasus ini menambah daftar panjang upaya penyelundupan narkotika lintas wilayah dengan metode penyamaran yang kian beragam.
Kepolisian menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi nonkonvensional, termasuk jasa pengangkutan kendaraan.*
(d/dh)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Zulham Effendy, mengungkapkan bahwa tig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukung rencan
PEMERINTAHAN
BINJAI Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, mewakili Wali Kota Binjai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dala
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kunjungan kerja Tim Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna memimpin apel pencanangan pembangunan Zona Integrita
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap sejumlah personel usai apel pagi di Mapolres Ni
NASIONAL
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dipimpin Kapolri Jenderal Li
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menekankan pentingnya koordinasi dan percepatan pelaksanaan program di ber
PEMERINTAHAN