Kasus Kayu Gelondongan dan Lahan Adat, PT Agincourt Resources Hadapi Tuntutan Hukum di Sumut

TAPSEL – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengonfirmasi akan segera menggelar perkara terkait temuan kayu gelondongan ilegal di wilayah Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Anggoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Gelar perkara ini dilakukan bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelidiki dugaan kejahatan kehutanan yang melibatkan sejumlah korporasi, termasuk PT Agincourt Resources (PT AR).

"Sedang menunggu gelar perkara dengan Kejagung," ujar Brigjen Mohammad Irhamni, Dirtipidter Bareskrim Polri, dalam keterangan persnya pada Jumat (2/1/2026).

Baca Juga:

• TNI Fasilitasi Cukur Rambut Gratis Anak Pengungsi Bencana di Tapanuli Utara

Kasus ini semakin menguat setelah Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Gakkum melakukan penyegelan terhadap sejumlah entitas yang diduga melanggar tata kelola kehutanan.

Tiga Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Kabupaten Tapanuli Selatan juga disegel, dan PT Agincourt Resources turut diverifikasi dalam penyelidikan ini.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan, hingga saat ini, total 11 entitas—termasuk empat korporasi—telah disegel atau diverifikasi karena diduga melakukan pemanenan hasil hutan tanpa hak di kawasan hutan, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun serta denda hingga Rp3,5 miliar.

Sengketa Lahan Adat Luat Marancar yang Tak Kunjung Selesai

Sementara itu, sengketa tanah adat Luat Marancar seluas 1.858 hektar, yang melibatkan PT Agincourt Resources, kembali menjadi sorotan.

Sengketa ini berkaitan dengan izin eksplorasi yang diberikan kepada PT AR sejak tahun 2010, meskipun kesepakatan penyelesaian tanah adat telah dibuat dalam rapat yang digelar di Kantor Bupati Tapanuli Selatan.

Namun, hingga kini, masyarakat adat menilai perusahaan tersebut belum memenuhi kewajibannya yang diatur dalam perjanjian, terutama terkait dengan penggunaan 190 hektare lahan yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.

Sejak 2015, tidak ada tindakan nyata terkait penyelesaian sengketa lahan adat, memperkuat dugaan bahwa PT AR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan terus memanfaatkan lahan adat tanpa melaksanakan kewajiban yang disepakati bersama.

Isu Lingkungan: Kayu Gelondongan dan Banjir Bandang

Kasus kayu gelondongan yang ditemukan di Sungai Garoga, diduga berasal dari aktivitas pembukaan lahan sawit oleh korporasi, semakin memperburuk citra pengelolaan lingkungan di kawasan Batang Toru.

Kayu-kayu ini tersangkut dan menyebabkan jembatan tersumbat, memperparah banjir yang melanda wilayah tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara turut menyoroti dampak aktivitas tambang emas Martabe milik PT AR, yang dinilai telah mengurangi tutupan hutan hingga 300 hektare.

Walhi mencatat penurunan kualitas air sungai, yang semakin keruh, terutama pada musim hujan sejak beroperasinya Pit Ramba Joring pada 2017.

Rianda Purba, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, menyatakan bahwa warga mengeluhkan keruhnya air sungai yang disebabkan oleh fasilitas tailing PT AR yang dekat dengan aliran Sungai Aek Pahu.

Rencana Ekspansi Tambang dan Risiko Lingkungan

Walhi juga mengungkapkan bahwa PT Agincourt Resources berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi emasnya menjadi 7 juta ton per tahun, dengan membuka 583 hektare lahan baru untuk fasilitas tailing.

Rencana ini berpotensi menebang lebih dari 185.000 pohon di kawasan Batang Toru, yang dikenal sebagai habitat satwa langka, termasuk orangutan Sumatera.

Dokumen AMDAL PT AR mengakui bahwa ekspansi tambang ini berisiko mengubah aliran sungai, meningkatkan limpasan air, dan menyebabkan kerusakan habitat satwa serta penurunan kualitas air.

Tanggapan PT Agincourt Resources

Menanggapi berbagai tuduhan yang berkembang, Katarina Siburian Hardono, Senior Manager Corporate Communications PT AR, menegaskan bahwa perusahaan tidak menemukan hubungan antara kayu gelondongan yang ditemukan dengan aktivitas mereka.

"Pemantauan internal kami tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir," jelasnya.

Namun, PT AR mendukung penuh langkah pemerintah untuk melakukan kajian independen guna mengidentifikasi penyebab bencana dan mengurangi risiko serupa di masa depan.

Tuntutan Publik: Transparansi dan Penegakan Hukum

Masyarakat dan berbagai lembaga lingkungan mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu menindak tegas PT Agincourt Resources jika terbukti melanggar hukum kehutanan, lingkungan, maupun hak masyarakat adat.

Penyelesaian sengketa lahan adat di Luat Marancar dinilai tak bisa ditunda lebih lama. Evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional PT AR, serta transparansi dalam proses hukum, menjadi keharusan untuk mencegah konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang lebih luas di Sumatera Utara.*

(dh)

531 Peserta Ikuti Fun Run 5K, Satpam Bali Tunjukkan Profesionalisme dan Kebugaran

Kasus Kayu Gelondongan: Kejagung Ingatkan Polri Agar Bukti Cukup Sebelum Tetapkan Tersangka

Gotong-Royong Warga dan TNI/Polri Dirikan Hunian Sementara Korban Banjir di Tapanuli Selatan

Polri Turun Tangan Bersihkan SD Terdampak Banjir di Aceh Tamiang, Siswa Siap Belajar Lagi

Polda Bali Gelar Minggu Kasih di Panti Bali Baby Home, Sosialisasi Kamtibmas dan Bagikan Sembako

Enam Pekerja Tertimbun Tanah Longsor di Sumedang, 4 Meninggal