Tiga Anggota Samapta Polda Sulsel Diduga Halangi Proses Hukum Kasus Kematian Bripda DP
MAKASSAR Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Zulham Effendy, mengungkapkan bahwa tig
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ahli digital forensik Rismon Sianipar mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara implisit mengakui kesalahan penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Rismon menyampaikan hal itu usai bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAU Dikdasmen), Eko Susanto.
"Dari wawancara tersebut, secara gestur mereka saya yakin mengakui kesalahan pernah mengeluarkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA untuk Gibran," katanya dalam acara bedah buku Gibran End Game di Solo, Selasa (6/1/2026), dikutip dari kanal YouTube Langkah Update.Baca Juga:
Surat keterangan tersebut, menurut Rismon, hanya dikeluarkan untuk Gibran.
Setelah itu, Gibran langsung melanjutkan pendidikan Diploma 1 (D1) di Indonesia, meski ia baru menempuh kelas X SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura.
"Jadi intinya, Gibran tidak pernah menempuh pendidikan kelas XI dan XII SMA," ungkap Rismon.
Dalam bukunya, Rismon menekankan adanya tiga faktor yang memungkinkan Gibran lolos persyaratan pencalonan Wali Kota Solo pada 2020 meski tak memiliki ijazah SMA resmi.
Pertama, dugaan manipulasi dokumen sejak awal pencalonan. Kedua, peran KPU Surakarta dan KPU Pusat dalam memastikan kelolosan.
Ketiga, menurut Rismon, hal ini menunjukkan potensi pelemahan lembaga negara untuk kepentingan pribadi jika Gibran kelak menempati posisi yang lebih tinggi.
Riwayat pendidikan Gibran tercatat dimulai dari SDN 16 Mangkubumen Kidul dan SMPN 1 Surakarta.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Singapura sebelum melanjutkan studi tinggi di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan University of Technology Sydney, Australia.
Kasus ini kembali menyoroti prosedur penyetaraan ijazah internasional di Indonesia, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang akurasi dokumen pendidikan pejabat publik.*
MAKASSAR Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Zulham Effendy, mengungkapkan bahwa tig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukung rencan
PEMERINTAHAN
BINJAI Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, mewakili Wali Kota Binjai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dala
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kunjungan kerja Tim Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna memimpin apel pencanangan pembangunan Zona Integrita
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap sejumlah personel usai apel pagi di Mapolres Ni
NASIONAL
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dipimpin Kapolri Jenderal Li
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menekankan pentingnya koordinasi dan percepatan pelaksanaan program di ber
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai bersama Satuan Tugas (SATGAS) AMPI menyalurkan b
NASIONAL